Rakyat dikecewakan DPR saat kenaikan BBM
Senin, 10 Maret 2014 - 15:40 WIB
Rakyat dikecewakan DPR saat kenaikan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengecewakan rakyat dengan menyetujui usulan kenaikan BBM yang diajukan pemerintah.
"Penyesuaian kenaikan BBM yang diajukan 2013 lalu, menjadi ajang tawar menawar partai politik (parpol) di DPR," ungkap Yenny,di Restoran Bumbu Desa Cikini, Senin (10/3/2014).
Menurutnya, DPR telah menyetujui cara pemerintah mengorbankan rakyat dengan dalih kesehatan fiskal. Padahal tugas DPR seharusnya mewakili rakyat dan berpihak pada aspirasi rakyat.
Sekedar mengingatkan, 2013 lalu berdasarkan surat pengumuman nomor 07 PM/12/MEM/2013 tentang penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi, ditetapkan harga bensin premium Rp6.500 per liter dan minyak solar Rp5.500 per liter.
Kenaikan harga BBM tersebut dengan alasan untuk menekan beban APBN agar tidak jebol. Padahal menurut Fitra, tambahan beban dari BBM bersubsidi hanga berkontribusi 20 persen terhadap defisit. Sementara penuruban perpajakan berkontribusi 60 persen terhadap defisit.
"Ini tentu menjadikan kemerosotan pada kesejahteraan rakyat. DPR memaksa rakyat menanggung sendiri tanpa melakukan pemotongan belanja kementerian dan lembaga yang maksimal," pungkasnya.
"Penyesuaian kenaikan BBM yang diajukan 2013 lalu, menjadi ajang tawar menawar partai politik (parpol) di DPR," ungkap Yenny,di Restoran Bumbu Desa Cikini, Senin (10/3/2014).
Menurutnya, DPR telah menyetujui cara pemerintah mengorbankan rakyat dengan dalih kesehatan fiskal. Padahal tugas DPR seharusnya mewakili rakyat dan berpihak pada aspirasi rakyat.
Sekedar mengingatkan, 2013 lalu berdasarkan surat pengumuman nomor 07 PM/12/MEM/2013 tentang penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi, ditetapkan harga bensin premium Rp6.500 per liter dan minyak solar Rp5.500 per liter.
Kenaikan harga BBM tersebut dengan alasan untuk menekan beban APBN agar tidak jebol. Padahal menurut Fitra, tambahan beban dari BBM bersubsidi hanga berkontribusi 20 persen terhadap defisit. Sementara penuruban perpajakan berkontribusi 60 persen terhadap defisit.
"Ini tentu menjadikan kemerosotan pada kesejahteraan rakyat. DPR memaksa rakyat menanggung sendiri tanpa melakukan pemotongan belanja kementerian dan lembaga yang maksimal," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
