Fitra pesimis renegosiasi tambang selesai sebelum Pilpres
Senin, 10 Maret 2014 - 18:43 WIB
Fitra pesimis renegosiasi tambang selesai sebelum Pilpres
A
A
A
Sindonews.com - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengungkapkan keraguannya tentang renegosiasi kontrak karya (KK) dan Perjanjian Kontrak Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) perusahaan pertambangan akan selesai sebelum pemilihan presiden (Pilpres) 2014.
"Saya tidak optimis bahwa sebelum pilpres renegosiasi akan selesai," ungkapnya kepada Sindonews di sela jumpa pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Senin (10/3/2014).
Saat ini, kata dia, baru perusahaan pertambangan kecil yang bersedia menandatangani renegosiasi KK dan PKP2B. Menurutnya, yang perlu disegerakan adalah perusahaan besar sekelas Freeport dan Newmont yang hingga saat ini belum bersedia menandatangani kontrak.
Karena, lanjut dia, perusahaan pertambangan besar berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Menurutnya, Jika mereka tidak bersedia menandatangani, penerimaan negara dari sektor pertambangan akan menurun.
"Penyelesaian renegosiasi bisa saja tercapai jika ada muatan politik di dalamnya. Kita kan membicarakan persoalan pemilu. Beberapa capres bisa saja memanfaatkan situasi seperti itu," ujarnya.
Yenny mengatakan, jika ini dikaitkan dengan penerimaan negara maka renegosiasi akan sulit untuk selesai sebelum pilpres. Namun jika dihubungkan dengan kepentingan elit politik, renegosiasi mungkin bisa selesai.
Diberitakan sebelumnya, jumlah perusahaan pemegang KK dan PKP2B sebanyak 112 orang. Namun yang telah bersedia menandatangani renegosiasi KK baru 25 perusahaan, dengan rincian 6 pemegang KK dan 19 pemegang PKP2B.
Renegosiasi ini membahas enam poin penting di antaranya, pengurangan wilayah kerja pertambangan, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara dan royalti, pengolahan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri, divestasi, dan penggunaan tenaga kerja dan produk dalam negeri.
"Saya tidak optimis bahwa sebelum pilpres renegosiasi akan selesai," ungkapnya kepada Sindonews di sela jumpa pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Senin (10/3/2014).
Saat ini, kata dia, baru perusahaan pertambangan kecil yang bersedia menandatangani renegosiasi KK dan PKP2B. Menurutnya, yang perlu disegerakan adalah perusahaan besar sekelas Freeport dan Newmont yang hingga saat ini belum bersedia menandatangani kontrak.
Karena, lanjut dia, perusahaan pertambangan besar berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Menurutnya, Jika mereka tidak bersedia menandatangani, penerimaan negara dari sektor pertambangan akan menurun.
"Penyelesaian renegosiasi bisa saja tercapai jika ada muatan politik di dalamnya. Kita kan membicarakan persoalan pemilu. Beberapa capres bisa saja memanfaatkan situasi seperti itu," ujarnya.
Yenny mengatakan, jika ini dikaitkan dengan penerimaan negara maka renegosiasi akan sulit untuk selesai sebelum pilpres. Namun jika dihubungkan dengan kepentingan elit politik, renegosiasi mungkin bisa selesai.
Diberitakan sebelumnya, jumlah perusahaan pemegang KK dan PKP2B sebanyak 112 orang. Namun yang telah bersedia menandatangani renegosiasi KK baru 25 perusahaan, dengan rincian 6 pemegang KK dan 19 pemegang PKP2B.
Renegosiasi ini membahas enam poin penting di antaranya, pengurangan wilayah kerja pertambangan, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara dan royalti, pengolahan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri, divestasi, dan penggunaan tenaga kerja dan produk dalam negeri.
(izz)
Lihat Juga :
