Ketimpangan pendapatan di Sulsel melebar
Selasa, 18 Maret 2014 - 16:36 WIB
Ketimpangan pendapatan di Sulsel melebar
A
A
A
Sindonews.com - Ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat lebih tinggi daripada nasional. Rasio ketimpangan pendapatan (rasio gini) daerah ini tercatat sebesar 0,43 persen, sedangkan rasio gini nasional tercatat 0,41 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Regional I Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), Suhaedi mengatakan, ketimpangan pendapatan tersebut menjadi tantangan Sulsel. Meski ketimpangan ini masih masuk dalam kategori sedang, namun tetap harus diwaspadai.
"Ini bisa menandakan bahwa tingkat pendapatan antara golongan menengah ke atas dan menengah ke bawah semakin jauh. Saya kira ini menjadi pekerjaan rumah untuk semua stake holder di Sulsel," ujarnya, Selasa (18/3/2014).
Selama ini, kata dia, Sulsel sudah memberi kontribusi sangat baik terhadap perekonomian nasional. Di mana, tingkat pertumbuhan juga lebih tinggi dari Nasional. Rasio gini tetap menjadi warning, agar pertumbuhan tersebut mampu dinikmati semua kalangan.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2011 rasio gini Sulsel berada pada posisi 0,41 dan mengalami stagnasi pada 2012. Sayangnya pada 2013 meningkat 0,01 point dengan 0,43 persen.
Pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari angka pertambahan orang miskin di Sulsel yang dalam enam bulan melonjak signifikan.
Data BPS Sulsel mencatat, periode Maret hingga September orang miskin di Sulsel bertambah 69,78 ribu orang atau 0,78 persen dengan total jumlah orang miskin mencapai 857,45 ribu atau 10,32 persen dari total penduduk.
Kepala BPS Sulsel, Nursalam Dalle mengungkapkan, laju pertambahan itu menempatkan Sulsel berada di peringkat kedua tertinggi nasional di bawah Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan laju pertambahan 0,9 persen dan di atas Riau dengan 0,71 persen.
Pada periode Maret-September penduduk miskin perkotaan bertambah 12,56 ribu jiwa. Sementara, di daerah pedesaan bertambah 57,22 ribu jiwa. Untuk indeks kedalaman miskin pedesaan lebih tinggi dari perkotaan begitupula dengan indeks keparahan kemiskinan.
"Sehingga, dapat disimpulkan kemiskinan di pedasaan lebih para dari perkotaan. Faktor yang paling dominan menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan adalah kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga-harga dan hal ini di luar kendali pemerintah," pungkasnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Regional I Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampua), Suhaedi mengatakan, ketimpangan pendapatan tersebut menjadi tantangan Sulsel. Meski ketimpangan ini masih masuk dalam kategori sedang, namun tetap harus diwaspadai.
"Ini bisa menandakan bahwa tingkat pendapatan antara golongan menengah ke atas dan menengah ke bawah semakin jauh. Saya kira ini menjadi pekerjaan rumah untuk semua stake holder di Sulsel," ujarnya, Selasa (18/3/2014).
Selama ini, kata dia, Sulsel sudah memberi kontribusi sangat baik terhadap perekonomian nasional. Di mana, tingkat pertumbuhan juga lebih tinggi dari Nasional. Rasio gini tetap menjadi warning, agar pertumbuhan tersebut mampu dinikmati semua kalangan.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2011 rasio gini Sulsel berada pada posisi 0,41 dan mengalami stagnasi pada 2012. Sayangnya pada 2013 meningkat 0,01 point dengan 0,43 persen.
Pertumbuhan ekonomi Sulsel yang tinggi tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari angka pertambahan orang miskin di Sulsel yang dalam enam bulan melonjak signifikan.
Data BPS Sulsel mencatat, periode Maret hingga September orang miskin di Sulsel bertambah 69,78 ribu orang atau 0,78 persen dengan total jumlah orang miskin mencapai 857,45 ribu atau 10,32 persen dari total penduduk.
Kepala BPS Sulsel, Nursalam Dalle mengungkapkan, laju pertambahan itu menempatkan Sulsel berada di peringkat kedua tertinggi nasional di bawah Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan laju pertambahan 0,9 persen dan di atas Riau dengan 0,71 persen.
Pada periode Maret-September penduduk miskin perkotaan bertambah 12,56 ribu jiwa. Sementara, di daerah pedesaan bertambah 57,22 ribu jiwa. Untuk indeks kedalaman miskin pedesaan lebih tinggi dari perkotaan begitupula dengan indeks keparahan kemiskinan.
"Sehingga, dapat disimpulkan kemiskinan di pedasaan lebih para dari perkotaan. Faktor yang paling dominan menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan adalah kenaikan BBM yang diikuti kenaikan harga-harga dan hal ini di luar kendali pemerintah," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
