UMKM masih terkendala suku bunga bank

Sindonews.com - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih sulit berkembang. Sebab, proses peminjaman dan suku bunga bank masih relatif tinggi. Pemerintah masih belum memberikan keringanan untuk mengembangkan usaha.

Fakta ini akan membuat nasib UMKM semakin merana. Apalagi, mulai tahun depan Indonesia sudah mengimplementasikan sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jika dibiarkan, sumbangan 45 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari UMKM akan terhenti.

Bahkan, penyerapan 60 persen kredit perbankan di Jawa Timur (Jatim) terancam tak berjalan dengan baik. "Tahun depan sudah implementasi MEA. Jika kita abaikan, UMKM akan kelimpungan menghadapi persaingan global," kata Wakil Ketua Umum Kadin Jatim Bidang UMKM, M Rizal, Minggu (6/4/2014).

Rizal menuturkan, Kadin Jatim mencatat ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM untuk berkembang. Di antaranya, kendala pembiayaan yang menerapkan persyaratan ketat seperti keberadaan agunan dan lama bisnis menjadi ganjalan.

Padahal, banyak UMKM yang sebenarnya memiliki bisnis sangat feasible, namun dinilai tidak bankable hanya karena masalah agunan atau lamanya berbisnis.

"Memang ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), tapi skema kredit ini mematok bunga yang masih sangat tinggi bagi pengusaha UMKM, terutama yang baru merintis usahanya," kata dia.

Komite Tetap Jaringan Usaha Bagian Indonesia Timur, Kadin Jatim Setiyo Agustiono mengatakan, pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi yang ditunjang Usaha Kecil Menengah (UKM) membuat pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi tiga saluran transmisi.

Pertama, dampak peningkatan produktivitas dari infrastruktur. Misalnya, lewat penurunan biaya transportasi dan peningkatan komunikasi. "Kedua yaitu peningkatan dalam sumberdaya manusia, pendidikan menjadi sarana mempersiapkan SDM andal," katanya.

Untuk itu, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan SDM yang tepat adalah langkah awal menuju keberhasilan mengatasi krisis ekonomi dan mengurangi pengangguran. Menurutnya, salah satu jalan utama untuk merealisasikan pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan SDM adalah melalui proses pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi tenaga terampil dan ahli.

Keberhasilan dalam pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan SDM tersebut akan meminimalisir jurang pengetahuan yang begitu besar antara pelaku-pelaku industri yang membutuhkan dengan SDM yang ada pada daerah setempat. Misalnya, keluaran pendidikan yang lebih baik karena lebih banyaknya sekolah yang dibangun terhubung dengan penduduk.

"Ketiga, dukungan infrastruktur terhadap skala ekonomi dan cakupan produksi, sebagai contoh, dengan mendukung pemusatan kegiatan di dalam klaster atau memungkinkan UKM-UKM Jawa Timur untuk melayani pasar yang lebih besar diseluruh Indonesia," ujarnya.