Pemerintah baru diminta ambil tindakan subsidi BBM

Rabu, 16 April 2014 - 12:45 WIB
Pemerintah baru diminta...
Pemerintah baru diminta ambil tindakan subsidi BBM
A A A
Sindonews.com - City Country Officer Indonesia, Tigor Siahaan mengatakan, siapapun yang akan duduk di kursi pemerintahan nanti, diharap bisa mengambil tindakan terhadap subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai tidak tepat sasaran.

"Kita berharap akan ada penindakan terhadap subsidi BBM, mungkin kalau dicabut sekaligus dampak inflasinya akan terlalu besar. Namun, harus ada planning bagaimana ini dikeluarkan secara signifikan sehingga dana itu bisa dialokasikan," ungkap dia di Four Seasons Hotel, Jakarta, (16/4/2014).

Menurutnya, dana yang digelontorkan untuk BBM bersubsidi bisa dialokasikan untuk kepentingan lain, seperti pengembangan infrastruktur di Indonesia.

"Subsidi BBM itu diperkirakan Rp350 triliun atau Rp1 triliun per hari. Padahal banyak sekali yang bisa kita kerjakan untuk jalan, pelabuhan, atau listrik. Saya ilustrasikan biaya untuk membuat bandara internasional seperti Kualanamu hanya menyerap nama Rp6 triliun. Dengan dana hanya enam hari dari subsidi BBM, kita bisa bangun bandara," jelasnya.

Senada dengan Tigor, Vice President Economist Citi Research Helmi Arman mengatakan, menaikkan harga BBM masih perlu dilakukan guna meningkatkan neraca perdagangan kita lebih Bagus lagi. Menurutnya, itu akan dapat dilakukan pemerintahan yang baru terpilih nanti.

"Saya rasa mungkin kalau kita melihat kemungkinannya lebih besar di saat pemerintahan baru. Karena mungkin untuk pemerintahan sekarang, agenda pemilunya juga lebih ketat. Saya melihat kemungkinannya lebih besar di pemerintahan baru," ujar dia.

Dia mengatakan, kenaikan BBM sudah tidak seperti dulu. Di mana, sdahulu masih ada subsidi minyak tanah yang menjadikannya berdampak langsung pada biaya bertahan hidup untuk kelas menengah ke bawah. Sementara, saat ini, dampaknya lebih besar ke transportasi.

"Jadi saya rasa juga enggak perlu terlalu lambat menaikkannya, sebab neraca transaksi berjalan kita masih defisit. Kalau kita transaksi berjalannya sudah surplus mungkin kita punya kemewahan untuk bisa melakukan adjustment yang lambat. Tapi sekarang masih defisit jadi adjustmentnya harus cepat," pungkas Helmi.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tak Tepat Sasaran, Hanya...
Tak Tepat Sasaran, Hanya 40 Persen Masyarakat Tak Mampu Penerima Subsidi BBM
Menilik Urgensi Reformasi...
Menilik Urgensi Reformasi Subsidi BBM, Jangan Lupakan 2 Hal Ini
Subsidi BBM Jadi Beban...
Subsidi BBM Jadi Beban APBN, Legislator: Harus Cari Cara Tepat Sasaran
Pengamat: Subsidi Langsung...
Pengamat: Subsidi Langsung Jadi Solusi Masalah Penyaluran BBM
Kuota BBM Subsidi Tahun...
Kuota BBM Subsidi Tahun Depan Disepakati, Ini Rinciannya
DPR Usul Sistem Pemberian...
DPR Usul Sistem Pemberian Subsidi BBM Diubah
Berita Terkini
Hari Anak Nasional,...
Hari Anak Nasional, Jasa Raharja Ajak Generasi Muda Jadi Pelopor Keselamatan
2 jam yang lalu
Gonjang-ganjing Sektor...
Gonjang-ganjing Sektor Energi, Singapura Rombak Kabinet Besar-besaran
3 jam yang lalu
Di Balik Penghargaan...
Di Balik Penghargaan CCEPC Indonesia, Gao Hai Komitmen Bangun Kemitraan Jangka Panjang
3 jam yang lalu
Pertamina Trans Kontinental...
Pertamina Trans Kontinental Ajak Siswa Lestarikan Ekosistem Laut
3 jam yang lalu
PLN EPI Tawarkan Kontrak...
PLN EPI Tawarkan Kontrak hingga 5 Tahun untuk Pemasok Biomassa
4 jam yang lalu
Ancaman Blokade Laut...
Ancaman Blokade Laut Merah, Asia Nego Arab Saudi Alihkan Rute Tanker Minyak ke Afrika
4 jam yang lalu
Infografis
3 Kejanggalan Penanganan...
3 Kejanggalan Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, KPK Diminta Bertindak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved