Pimpinan KPK sambangi Kemenkeu, ada apa?
Pimpinan KPK sambangi Kemenkeu, ada apa?
A
A
A
Sindonews.com - Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas mendatangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Lapangan Banteng, sore ini. Mereka datang ke kantor Kemenkeu sekitar pukul 16.00 WIB dengan iring-iringan dua mobil.
Sebelum dua pimpinan KPK datang, dua pejabat negara, yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lebih dulu mendatangi Kemenkeu.
Bambang menuturkan, kedatangannya ke Kantor Kemenkeu untuk membahas audit bantuan sosial (bansos). “Ini soal bansos. Salah satu nasioal interest di ketahanan pangan itu masuk di bansos,” kata Bambang, Selasa (22/4/2014).
Senada dengan Bambang, Gamawan juga mengungkapkan bahwa pertemuan sore ini untuk membahas bansos. “Ini bahas soal bansos. Membahas dengan KPK saja,” ungkap Gamawan.
Sebagai informasi, KPK pernah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait bansos. Mereka meminta agar penyaluran bansos dikelola oleh satu instansi, yakni Kementerian Sosial.
Tahun ini, anggaran bansos dialokasikan sebesar Rp91,8 triliun. Anggaran tersebut mengalir ke-15 Kementerian/Lembaga (K/L). K/L dengan alokasi bansos terbesar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp28,332 triliun, disusul Kementerian Kesehatan senilai Rp19,94 triliun, Kementerian Agama Rp12,68 triliun.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Rp9,44 triliun dan Kementerian Sosial Rp5,45 triliun, Kementerian Pertanian mencapai Rp5,35 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3,91 triliun serta Kementerian Perumahan Rakyat Rp1,79 triliun. Anggaran di Kementerian Dalam Negeri diperuntukkan bagi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.
Sebelum dua pimpinan KPK datang, dua pejabat negara, yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lebih dulu mendatangi Kemenkeu.
Bambang menuturkan, kedatangannya ke Kantor Kemenkeu untuk membahas audit bantuan sosial (bansos). “Ini soal bansos. Salah satu nasioal interest di ketahanan pangan itu masuk di bansos,” kata Bambang, Selasa (22/4/2014).
Senada dengan Bambang, Gamawan juga mengungkapkan bahwa pertemuan sore ini untuk membahas bansos. “Ini bahas soal bansos. Membahas dengan KPK saja,” ungkap Gamawan.
Sebagai informasi, KPK pernah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait bansos. Mereka meminta agar penyaluran bansos dikelola oleh satu instansi, yakni Kementerian Sosial.
Tahun ini, anggaran bansos dialokasikan sebesar Rp91,8 triliun. Anggaran tersebut mengalir ke-15 Kementerian/Lembaga (K/L). K/L dengan alokasi bansos terbesar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp28,332 triliun, disusul Kementerian Kesehatan senilai Rp19,94 triliun, Kementerian Agama Rp12,68 triliun.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Rp9,44 triliun dan Kementerian Sosial Rp5,45 triliun, Kementerian Pertanian mencapai Rp5,35 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3,91 triliun serta Kementerian Perumahan Rakyat Rp1,79 triliun. Anggaran di Kementerian Dalam Negeri diperuntukkan bagi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.
(rna)
Explore More