Bank Dunia catat 40% penduduk Indonesia hidup miskin
Kamis, 24 April 2014 - 11:42 WIB
Bank Dunia catat 40% penduduk Indonesia hidup miskin
A
A
A
Sindonews.com - Acting Country Director for the World Bank (Bank Dunia), Christobal Ridao Cano mengemukakan, perlu kerja sama semua pihak untuk memberantas kemiskinan yang menjadi momok menakutkan bagi negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.
"Indonesia pernah dihantam badai krisis ekonomi Asia pada 2008-2009 dan krisis keuangan dunia 1998. Krisis ini berdampak terhadap warga miskin di negara ini, mengingat 40 persen dari populasi Indonesia masuk kategori miskin atau rentan miskin," ujar Cano dalam laporan World Development Report bertajuk Risiko dan Peluang: Mengelola Risiko untuk Pembangunan di Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Namun, pihaknya menilai pemerintah Indonesia telah melakukan upaya keras. Sehingga bisa keluar dari gejolak pasar keuangan yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu. "Ada beberapa kunci manajemen risiko yang sudah direalisasikan pemerintah," kata Cano.
Bank Dunia juga mencatat Indonesia selalu menghadapi sekitar 300 bencana setiap tahun, baik disebabkan ulah manusia atau faktor alam. "Indonesia selalu menghadapi sekitar 300 bencana setiap tahun, baik yang disebabkan karena ulah manusia maupun alam," ujarnya.
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyatakan, guncangan bencana dan krisis ekonomi dapat menjerumuskan rumah tangga atau seseorang berada di bawah garis kemiskinan tanpa mampu bangkit kembali. Karena itu, perlu pengelolaan risiko secara bertanggung jawab dan efektif, sehingga mampu menghindari kemerosotan ekonomi, mencegah kemunduran pembangunan dan mendorong pemanfaatan peluang.
Sementara, perwakilan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suahasil Nazara mengungkapkan, pihaknya bersama pemerintah telah banyak mendiskusikan manajemen risiko untuk menanggulangi bencana dan kemiskinan di negara ini.
"Kami berevolusi sejak krisis ekonomi 1998 dengan penggunaan tiga kluster. Kluster pertama tentang rumah tangga, yakni memberikan bantuan sosial berupa beras miskin (raskin) dan dilanjutkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar rumah tangga miskin," tuturnya.
Dalam kluster kedua, pihaknya telah menerapkan pembangunan yang didorong komunitas guna mengurangi risiko umum. Serta kluster ketiga, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menaikkan pendapatan masyarakat.
"Pemerintah juga konsen mengatasi risiko di bidang kesehatan. Di mana setengah dari penduduk Indonesia saat ini sudah tercover jaminan kesehatan dan ditargetkan seluruh penduduk sudah memperolehan jaminan tersebut pada 2020," pungkas Nazara.
"Indonesia pernah dihantam badai krisis ekonomi Asia pada 2008-2009 dan krisis keuangan dunia 1998. Krisis ini berdampak terhadap warga miskin di negara ini, mengingat 40 persen dari populasi Indonesia masuk kategori miskin atau rentan miskin," ujar Cano dalam laporan World Development Report bertajuk Risiko dan Peluang: Mengelola Risiko untuk Pembangunan di Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Namun, pihaknya menilai pemerintah Indonesia telah melakukan upaya keras. Sehingga bisa keluar dari gejolak pasar keuangan yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu. "Ada beberapa kunci manajemen risiko yang sudah direalisasikan pemerintah," kata Cano.
Bank Dunia juga mencatat Indonesia selalu menghadapi sekitar 300 bencana setiap tahun, baik disebabkan ulah manusia atau faktor alam. "Indonesia selalu menghadapi sekitar 300 bencana setiap tahun, baik yang disebabkan karena ulah manusia maupun alam," ujarnya.
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyatakan, guncangan bencana dan krisis ekonomi dapat menjerumuskan rumah tangga atau seseorang berada di bawah garis kemiskinan tanpa mampu bangkit kembali. Karena itu, perlu pengelolaan risiko secara bertanggung jawab dan efektif, sehingga mampu menghindari kemerosotan ekonomi, mencegah kemunduran pembangunan dan mendorong pemanfaatan peluang.
Sementara, perwakilan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suahasil Nazara mengungkapkan, pihaknya bersama pemerintah telah banyak mendiskusikan manajemen risiko untuk menanggulangi bencana dan kemiskinan di negara ini.
"Kami berevolusi sejak krisis ekonomi 1998 dengan penggunaan tiga kluster. Kluster pertama tentang rumah tangga, yakni memberikan bantuan sosial berupa beras miskin (raskin) dan dilanjutkan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar rumah tangga miskin," tuturnya.
Dalam kluster kedua, pihaknya telah menerapkan pembangunan yang didorong komunitas guna mengurangi risiko umum. Serta kluster ketiga, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menaikkan pendapatan masyarakat.
"Pemerintah juga konsen mengatasi risiko di bidang kesehatan. Di mana setengah dari penduduk Indonesia saat ini sudah tercover jaminan kesehatan dan ditargetkan seluruh penduduk sudah memperolehan jaminan tersebut pada 2020," pungkas Nazara.
(izz)
Lihat Juga :
