Pengamat nilai subisidi raskin perlu dilanjutkan

Sindonews.com - Program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah, atau biasa disebut raskin perlu dilanjutkan. Sebab program ini manfaatnya langsung dirasakan rakyat miskin.

"Saya tidak sependapat jika raskin dihapus. Kalau program raskin dihapus, maka akan menghapus juga program-program pemerintah yang lain," kata Pengamat Pangan, Mohammad Husein Sawit di Jakarta, Senin (28/4/2014).

Menurutnya, menghentikan program raskin bukan solusi. Seharusnya, lebih baik memperbaiki program tersebut. Pasalnya, program raskin terkait dengan sejumlah kebijakan lainnya, seperti kebijakan pengadaan dalam negeri. Tetapi yang terjadi sekarang, raskin terlalu besar, jangkauannya semakin luas dan fungsinya semakin penting.

"Tujuan raskin tahap awal tidak dirancang untuk menstabilkan harga beras, tapi mekanisme stabilitasasi harga beras itu dengan cadangan beras pemerintah. Namun sekarang cadangan beras pemerintah sedikit sekali dan kualitasnya sama dengan raskin. Karena itu, raskin digunakan sebagai alat untuk menstabilkan harga," paparnya.

Suatu program yang terlalu banyak volumenya, kata Husein, biasanya sulit untuk dikontrol, sehingga perlu ditata sedemikian rupa, atau harus dirasionalkan jumlahnya. Di mana, jumlah yang rasional sekitar 2 juta ton.

Namun, saat ini jumlah raskin sudah melebihi yakni mencapai lebih dari tiga juta ton, bahkan tahun lalu mencapai 3,4 juta ton. Semakin besar volumen raskin, maka penyerapan beras produksi dalam negeri akan semakin besar.

"Pengadaan itu banyak bergantung pada produksi. Kalau musimnya jelek, tentu tak bisa mendapat gabah banyak, karena tak mencukupi. Biasanya kalau tak mencukupi, beras harus diimpor. Agar tak terlalu banyak impor beras, manajemen raskin perlu diperbaiki, harus dirasionalkan jumlahnya, bukan diberangus," jelasnya.

Melalui rasionalisasi jumlah, kata dia, maka akan lebih mudah mengontrol dan mengelola program raskin. Yang harus juga dibenahi adalah penerima manfaat yang sekarang dibagi rata-rata.

"Program yang sudah besar dan massal, pastilah ada kemungkinan salah urus, tapi tidak harus dihapus. Kalau dihapus, itu tidak menyelesaikan masalah. Justru masalah lain akan muncul. Misalnya petani tak akan terlindungi pada saat panen raya," terangnya.

Jika raskin dihapus, imbuh Husein, pemerintah tidak lagi melakukan pengadaan beras dan tidak ada lagi pembelian gabah dari petani, sehingga petani akan menjualnya ke swasta.

"Masalahnya, swasta biasanya tak membeli dalam jumlah banyak, dan harga akan jatuh di bawah ongkos produksi, sehingga petani akan rugi. Akibatnya, di panen berikutnya petani akan mengurangi luas area, tidak mau menggunakan pupuk lagi dan produksi gabah akan merosot," tuturnya.

Pendapat senada disampaikan Tuhana, dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) yang mengimbau agar pemerintah tidak menghapuskan program raskin. Menurutnya, ke depan harus ada komitmen bersama dan harus mengoptimalkan kontrol.

"Kalau raskin dihapus, maka akan berdampak pada pemenuhan pangan rakyat miskin yang merupakan hal yang penting," tegasnya.

Dia menilai, sistem pengadaan dan distribusi raskin sudah bagus, tapi implementasi di lapangan perlu dikontrol. Selain itu, kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan. "Kalau tidak berhak, ya tidak boleh mendapatkan raskin," ucapnya.

Intinya, lanjut Tuhana, harus dilakukan optimalisasi fungsi pengawasan kepada tim pelaksana raskin. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran masyarakat.

"Pelaksanaan raskin bersumber dari pendataan yang akurat sehingga raskin tepat sasaran. Jadi jangan dihapus," pungkasnya.