Total Penghematan Anggaran 86 K/L Rp100 T
Total Penghematan Anggaran 86 K/L Rp100 T
A
A
A
JAKARTA - Dalam lampiran Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2014 tercantum rincian anggaran dari 86 Kementerian/Lembaga (K/L) yang harus dihemat.
Seperti dikutip dari situs resmi Setkab, Selasa (20/5/2014), total anggaran yang dihemat berdasarkan Inpres ini mencapai Rp100 triliun, dari jumlah anggaran belanja K/L sebelumnya sebesar Rp637,841 triliun.
K/L yang mendapatkan nilai pemotongan anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp22,746 triliun dari anggaran Rp84,148 triliun, Kementerian Pertahanan Rp10,508 triliun dari total anggaran Rp86,376 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp10,150 triliun dari total anggaran Rp40,370 triliun.
Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp5,780 triliun dari anggaran Rp44,975 triliun, Kementerian Kesehatan Rp5,460 triliun dari Rp46,459 triliun, Kementerian Pertanian Rp4,422 triliun dari Rp15,470 triliun, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp4,399 triliun dari Rp16,263 triliun.
Sementara, K/L yang pemotongan anggarannya paling kecil yaitu, Ombudsman RI sebesar Rp11,536 miliar dari anggaran Rp66,968 miliar, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Rp13,790 miliar dari Rp65,048 miliar, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rp19,899 miliar dari Rp125,605 miliar, dan Komisi Yudisial Rp22,888 miliar dari Rp83,503 miliar.
Kemudian, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BPTN) Rp23,646 miliar dari Rp100,685 miliar, Badan Standardisasi Nasional (BSN) Rp25,160 miliar dari Rp95,385 miliar, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rp25,457 miliar dari Rp94,988 miliar.
Adapun K/L yang tidak mengalami pemotongan anggaran di antaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang memiliki anggaran Rp80,661 triliun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki anggaran Rp15,410 triliun, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki anggaran Rp3,3261triliun.
Seperti dikutip dari situs resmi Setkab, Selasa (20/5/2014), total anggaran yang dihemat berdasarkan Inpres ini mencapai Rp100 triliun, dari jumlah anggaran belanja K/L sebelumnya sebesar Rp637,841 triliun.
K/L yang mendapatkan nilai pemotongan anggaran terbesar adalah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp22,746 triliun dari anggaran Rp84,148 triliun, Kementerian Pertahanan Rp10,508 triliun dari total anggaran Rp86,376 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp10,150 triliun dari total anggaran Rp40,370 triliun.
Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Rp5,780 triliun dari anggaran Rp44,975 triliun, Kementerian Kesehatan Rp5,460 triliun dari Rp46,459 triliun, Kementerian Pertanian Rp4,422 triliun dari Rp15,470 triliun, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp4,399 triliun dari Rp16,263 triliun.
Sementara, K/L yang pemotongan anggarannya paling kecil yaitu, Ombudsman RI sebesar Rp11,536 miliar dari anggaran Rp66,968 miliar, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Rp13,790 miliar dari Rp65,048 miliar, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rp19,899 miliar dari Rp125,605 miliar, dan Komisi Yudisial Rp22,888 miliar dari Rp83,503 miliar.
Kemudian, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BPTN) Rp23,646 miliar dari Rp100,685 miliar, Badan Standardisasi Nasional (BSN) Rp25,160 miliar dari Rp95,385 miliar, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Rp25,457 miliar dari Rp94,988 miliar.
Adapun K/L yang tidak mengalami pemotongan anggaran di antaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang memiliki anggaran Rp80,661 triliun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki anggaran Rp15,410 triliun, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki anggaran Rp3,3261triliun.
(izz)
Explore More