Indef Curigai Ada Permainan Dana Pensiun PNS
Selasa, 20 Mei 2014 - 13:22 WIB
Indef Curigai Ada Permainan Dana Pensiun PNS
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartaty menyangsikan ada permainan di balik pengalokasian dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pasalnya, selama ini tidak pernah ada data transparansi berapa dana yang dikeluarkan setiap tahun untuk pensiun PNS. Selain itu, Enny juga mencurigai penempatan dana pensiun PNS yang jumlahnya hampir mencapai Rp40 triliun.
Itu jelas jumlah yang cukup bombastis. Bahkan jika diinvestasikan saja, dana tersebut sudah pasti tumbuh banyak. "Jangankan investasi, deposito saja pasti ada peningkatan jumlah. Mestinya anggaran pensiun tidak meningkat terus karena ada tambahan itu. Karena tidak ada transparansi, kita jadi menduga-duga dan mencurigai," terangnya di Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Dia mengaku tidak pernah tahu bagaimana cara pemerintah dalam mengelola dana pensiun selama ini. Akibatnya, anggaran APBN setiap tahunnya untuk pensiun juga tidak jelas.
"Selama ini kita tidak pernah tahu pengelolaan dana pensiun. Siapa yang selama ini bertanggung jawab. Dari APBN belum tahu berapa riilnya. Berapa dana APBN. Tidak ada laporan inevstasi kemana, penempatan seperti apa. Untuk investasi apa disimpan? Berapa disisihkan dan dikeluarkan? Mengendap berapa yang produktif?" tutur Enny.
Untuk mengurangi dana pensiun ini, Enny menyarankan agar pejabat adhock tidak diberi pensiunan. Hal ini sangat memberatkan negara dalam anggaran. Anggaran belanja pegawai lebih dari 20% APBN.
"Kebijakan untuk mengevaluasi pemberian pensiun adhock bukan PNS seperti anggota DPR dan anggota komisi-komisi itu," pungkas dia.
Pasalnya, selama ini tidak pernah ada data transparansi berapa dana yang dikeluarkan setiap tahun untuk pensiun PNS. Selain itu, Enny juga mencurigai penempatan dana pensiun PNS yang jumlahnya hampir mencapai Rp40 triliun.
Itu jelas jumlah yang cukup bombastis. Bahkan jika diinvestasikan saja, dana tersebut sudah pasti tumbuh banyak. "Jangankan investasi, deposito saja pasti ada peningkatan jumlah. Mestinya anggaran pensiun tidak meningkat terus karena ada tambahan itu. Karena tidak ada transparansi, kita jadi menduga-duga dan mencurigai," terangnya di Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Dia mengaku tidak pernah tahu bagaimana cara pemerintah dalam mengelola dana pensiun selama ini. Akibatnya, anggaran APBN setiap tahunnya untuk pensiun juga tidak jelas.
"Selama ini kita tidak pernah tahu pengelolaan dana pensiun. Siapa yang selama ini bertanggung jawab. Dari APBN belum tahu berapa riilnya. Berapa dana APBN. Tidak ada laporan inevstasi kemana, penempatan seperti apa. Untuk investasi apa disimpan? Berapa disisihkan dan dikeluarkan? Mengendap berapa yang produktif?" tutur Enny.
Untuk mengurangi dana pensiun ini, Enny menyarankan agar pejabat adhock tidak diberi pensiunan. Hal ini sangat memberatkan negara dalam anggaran. Anggaran belanja pegawai lebih dari 20% APBN.
"Kebijakan untuk mengevaluasi pemberian pensiun adhock bukan PNS seperti anggota DPR dan anggota komisi-komisi itu," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
