Impor Minyak Diprediksi Membengkak

JAKARTA - PT Pertamina (persero) memprediksi, jika tidak ada peningkatan produksi minyak nasional, maka impor akan melonjak hingga 1,7 juta barel per hari (bph).

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan, penurunan produksi disebabkan karena usia sumur-sumur minyak sudah tua. Sehingga sulit untuk meningkatkan produksi.

Meski demiukian, Karen mengaku bahwa Pertamina sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah sekuat tenaga menjaga produksi minyak agar tidak mengalami penurunan.

"Pertamina satu-satunya PSC yang produksinya tidak pernah turun, tapi itu tidak cukup karena pemain lain turun sangat tajam," kata dia usai seminar di pameran IPA-38, di Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Menurutnya, tidak ada jalan lain selain menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan serius menjalankan kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Lantaran Indonesia bukan lagi produsen minyak namun sebaliknya, untuk kandungan gas masih sangat tinggi.

"Prospek Indonseia adalah gas, jadi bagaimana melakukan diversifikasi energi segera dan bagaimana melakukan penghematan," tutur Karen.

Sementara, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo mengatakan, jika produksi minyak terus menurun maka pembengkaan impor bisa mencapai 1,7 juta bph.

Dia meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kerja lebih keras membuat Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) meningkatkan produksinya. "Tantangan sekarang adalah Indonesia butuh Migas bagaima melihat supply dan demand," kata dia.

Namun, Susilo menyadari bahwa hal itu tidak mudah karena banyak tantangan dan hambatan yang di hadapi KKKS. Dia menyarankan agar hambatan-hambatan ini seperti terkait regulasi dilaporkan kepada Presiden agar segera teratasi.

"Kalau ada masalah bawa saja ke bos SKK Migas, nanti akan dilaporkan ke Menteri ESDM kemudian ke Menko dan ditangani langsung oleh Presiden," katanya.

Susilo juga mengimbau agar KKKS tidak berkutat hulu migas saja tapi juga mengembangkan sumber energi lain seperti shale gas. Hal itu berkaca dari negara lain seperti Amerika Serikat yang sudah gencar dan berhasil mengembangkan shale gas.

"Tapi memang sekali lagi eksplorasi baru butuh regulasi yang matang karena terkait dengan akuisisi lahan itu kunci keberhasilan mengembangkan energi baru," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Boediono mengisntruksikan agar proyek hulu migas dipercepat guna meningkatkan produksi minyak nasional untuk menekan impor BBM. Selain itu Boediono juga mengisntruksikan agar Pertamina memaksimalkan realisasi potensi cadangan migasnya.

"Kami ingin memaksimalkan wilayah kerja migas eksisting di lokasi yang belum di ekplorasi. Dan menjaga iklim investasi yang kondusif bagi investor," katanya.

Boediono mengatakan, kendala utama yang dihadapi investor adalah perizinan. Untuk itu perlu ada perjanjian yang ditandatangani pihak terkait demi kemudahan perizinan.

"Service level agreement (SLA) harus ditandatangani para menteri dengan kepala SKK Migas dan pemerintah daerah berbentuk penyederhanaan izin. Akan menjadi awal yang baik bagi masa depan migas," tutur Wapres.