Tahun Depan Kemenpera Fokuskan KPR FLPP di Rusun
Tahun Depan Kemenpera Fokuskan KPR FLPP di Rusun
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada tahun depan akan fokus menyalurkan subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (FLPP) untuk rumah susun (rusun). Hal ini guna mengatasi masalah keterbatasan lahan akibat pertumbuhan hunian.
"Kita akan fokuskan penyaluran KPR FLPP di Rusun, kalau bangun rumah tapak terus menerus, akan menggerus lahan produktif yang ada saat ini," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo dalam rilisnya, Jumat (30/5/2014).
Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera susun adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp7 juta. Sedangkan harga Rusun memiliki batasan harga yang berbeda di setiap provinsi.
Batasan harga Rusun paling rendah berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Rp6,9 juta per meter persegi dan paling tinggi adalah di Provinsi Papua yaitu Rp15 juta per meter persegi.
Sementara itu, Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) Kemenpera, Budi Hartono mengungkapkan BLU PPP siap mendukung kebijakan Kemenpera tersebut.
"Pembangunan rumah tapak dalam jangka panjang memiliki beberapa dampak negatif. Wilayah yang terus berkembang melebar menyebabkan semakin jauhnya tempat tinggal penduduk dari pusat perekonomian, sehingga menyebabkan tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat," terangnya.
Semakin padatnya tempat tinggal penduduk di Jakarta, imbuhnya, membuat kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok menjadi kota penyangga untuk menjadi tempat tinggal penduduk. Saat ini keberadaan kota-kota penyangga bahkan telah meluas ke daerah Cikarang, Cikampek, Cilegon dan sekitarnya.
Untuk memperhatikan keseimbangan pertumbuhan dan pembangunan wilayah bagi MBR agar memperoleh rumah yang layak dan terjangkau, Kemenpera telah mengeluarkan kebijakan kawasan hunian berimbang, yaitu dimana setiap developer harus membangun rumah dengan perbandingan sekurang-kurangnya 3 : 2 : 1, yaitu 3 rumah sederhana, berbanding 2 rumah menengah, berbanding 1 rumah mewah.
Sedangkan untuk Rumah susun, komposisinya adalah sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai Rusun komersial yang dibangun.
Program ini dilaksanakan oleh Kemenpera bekerjasama dengan bank untuk menyediakan subsidi perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga fixed 7,25% dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Dengan skema KPR FLPP ini, lebih banyak bantuan yang dapat disalurkan, karena dana dari pemerintah yang digabungkan dengan dana dari bank terus bergulir.
"Pada tahun 2013 lalu Kemenpera melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) telah menyalurkan KPR FLPP untuk 104.712 unit rumah. Sedangkan untuk 2014 ini, BLU PPP menganggarkan dana pembiayaan FLPP untuk 57.792 unit rumah senilai Rp4,49 triliun," terangnya.
"Kita akan fokuskan penyaluran KPR FLPP di Rusun, kalau bangun rumah tapak terus menerus, akan menggerus lahan produktif yang ada saat ini," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo dalam rilisnya, Jumat (30/5/2014).
Kelompok sasaran untuk KPR Sejahtera susun adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp7 juta. Sedangkan harga Rusun memiliki batasan harga yang berbeda di setiap provinsi.
Batasan harga Rusun paling rendah berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Rp6,9 juta per meter persegi dan paling tinggi adalah di Provinsi Papua yaitu Rp15 juta per meter persegi.
Sementara itu, Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) Kemenpera, Budi Hartono mengungkapkan BLU PPP siap mendukung kebijakan Kemenpera tersebut.
"Pembangunan rumah tapak dalam jangka panjang memiliki beberapa dampak negatif. Wilayah yang terus berkembang melebar menyebabkan semakin jauhnya tempat tinggal penduduk dari pusat perekonomian, sehingga menyebabkan tingginya biaya transportasi yang harus ditanggung oleh masyarakat," terangnya.
Semakin padatnya tempat tinggal penduduk di Jakarta, imbuhnya, membuat kota-kota di sekitarnya seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, Depok menjadi kota penyangga untuk menjadi tempat tinggal penduduk. Saat ini keberadaan kota-kota penyangga bahkan telah meluas ke daerah Cikarang, Cikampek, Cilegon dan sekitarnya.
Untuk memperhatikan keseimbangan pertumbuhan dan pembangunan wilayah bagi MBR agar memperoleh rumah yang layak dan terjangkau, Kemenpera telah mengeluarkan kebijakan kawasan hunian berimbang, yaitu dimana setiap developer harus membangun rumah dengan perbandingan sekurang-kurangnya 3 : 2 : 1, yaitu 3 rumah sederhana, berbanding 2 rumah menengah, berbanding 1 rumah mewah.
Sedangkan untuk Rumah susun, komposisinya adalah sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai Rusun komersial yang dibangun.
Program ini dilaksanakan oleh Kemenpera bekerjasama dengan bank untuk menyediakan subsidi perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga fixed 7,25% dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Dengan skema KPR FLPP ini, lebih banyak bantuan yang dapat disalurkan, karena dana dari pemerintah yang digabungkan dengan dana dari bank terus bergulir.
"Pada tahun 2013 lalu Kemenpera melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) telah menyalurkan KPR FLPP untuk 104.712 unit rumah. Sedangkan untuk 2014 ini, BLU PPP menganggarkan dana pembiayaan FLPP untuk 57.792 unit rumah senilai Rp4,49 triliun," terangnya.
(gpr)
Explore More