SBY Siap Jadi Konsultan APBN untuk Presiden Baru
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah mengatakan, pengelolaan dan kesinambungan fiskal menjadi penting dalam sistem perekonomian nasional mengingat masih tingginya ketidakpastian global, kompleksitas pengelolaan ekonomi, serta pengalaman berharga dari krisis-krisis sebelumnya.
Ia mengingatkan, kesinambungan fiskal di masa transisi kepemimpinan nasional tidak hanya pada strategi fiskal tetapi juga pada implementasinya yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah 2014 dan 2015.
Terkait hal ini, Firmanzah mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah menyampaikan kepada publik akan mengundang Presiden terpilih nantinya untuk melakukan serangkaian konsultasi terkait pengajuan APBN 2015 beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
“Sikap tersebut menunjukkan konsistensi dan komitmen Presiden SBY dalam mengawal serta menjaga stabilitas perekonomian dengan memastikan kebijakan fiskal nasional dapat berjalan berkesinambungan,” jelas Firmanzah dikutip dari situs Setkab, Senin (9/6/2014).
Firmanzah juga mengapresiasi sikap Presiden SBY yang dalam sejumlah kesempatan, juga menyampaikan bahwa proses demokrasi/transisi kepemimpinan nasional perlu dijaga dalam koridor stabilitas nasional. Bahkan Presiden SBY berkeinginan besar menumbuhkan budaya baru dalam transisi kepemimpinan, budaya yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, saling membahu, saling menghargai, dan saling melengkapi.
“Dengan budaya positif ini, Indonesia akan lebih maju, berbudaya, dan dapat menjadi contoh dunia di tengah krisis politik yang mendera sejumlah negara-negara lain. Dengan budaya positif ini, stabilitas perekonomian nasional di tengah perlambatan global juga dapat terus terjaga dan ditingkatkan,” ujar Firmanzah.
Namun Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu mengingatkan, keinginan besar Presiden SBY itu membutuhkan tidak hanya dukungan dari kedua pasangan capres-cawapres, tetapi juga seluruh masyarakat luas demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
“Saya percaya, budaya baru ini tidak hanya dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional tetapi akan menjadi catatan sejarah dalam proses berbangsa dan bernegara kita,” pungkas Firmanzah.
Ia mengingatkan, kesinambungan fiskal di masa transisi kepemimpinan nasional tidak hanya pada strategi fiskal tetapi juga pada implementasinya yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah 2014 dan 2015.
Terkait hal ini, Firmanzah mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah menyampaikan kepada publik akan mengundang Presiden terpilih nantinya untuk melakukan serangkaian konsultasi terkait pengajuan APBN 2015 beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
“Sikap tersebut menunjukkan konsistensi dan komitmen Presiden SBY dalam mengawal serta menjaga stabilitas perekonomian dengan memastikan kebijakan fiskal nasional dapat berjalan berkesinambungan,” jelas Firmanzah dikutip dari situs Setkab, Senin (9/6/2014).
Firmanzah juga mengapresiasi sikap Presiden SBY yang dalam sejumlah kesempatan, juga menyampaikan bahwa proses demokrasi/transisi kepemimpinan nasional perlu dijaga dalam koridor stabilitas nasional. Bahkan Presiden SBY berkeinginan besar menumbuhkan budaya baru dalam transisi kepemimpinan, budaya yang mengedepankan persatuan dan kesatuan, saling membahu, saling menghargai, dan saling melengkapi.
“Dengan budaya positif ini, Indonesia akan lebih maju, berbudaya, dan dapat menjadi contoh dunia di tengah krisis politik yang mendera sejumlah negara-negara lain. Dengan budaya positif ini, stabilitas perekonomian nasional di tengah perlambatan global juga dapat terus terjaga dan ditingkatkan,” ujar Firmanzah.
Namun Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu mengingatkan, keinginan besar Presiden SBY itu membutuhkan tidak hanya dukungan dari kedua pasangan capres-cawapres, tetapi juga seluruh masyarakat luas demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
“Saya percaya, budaya baru ini tidak hanya dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional tetapi akan menjadi catatan sejarah dalam proses berbangsa dan bernegara kita,” pungkas Firmanzah.
(gpr)