Pemerintah Akan Beri Insentif Industri SKT
Pemerintah Akan Beri Insentif Industri SKT
A
A
A
JAKARTA - Menurunnya jumlah industri sigaret kretek tangan (SKT) secara terus menerus akibat penurunan pangsa pasar secara signifikan serta kalah bersaing dengan industri sigaret kretek mesin (SKM) mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengakui bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengurus masalah tersebut karena industri rokok semacam ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga banyak orang yang bergantung pada kelangsungan industri tersebut.
"Pemerintah berkewajiban turun tangan dalam permasalaham ini karena jumlah pekerjanya banyak," ujarnya pada Syukuran Hari Jadi ke-14 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/6/2014) malam.
Dia mengatakan, jika dilihat dari sisi petani tembakau, kurang lebih telah melibatkan 6,1 juta orang, di mana 50% berada di Jawa Timur dan Madura, 20% di Jawa tengah dan 20% di Nusa Tenggara.
"Saya minggu lalu menemani presiden bertemu dengan para petani tembakau SKT. Memang benar, kalau ada partai politik berkonsentrasi mengurus ini, itu sudah benar karena targetnya besar," ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir memang jumlah pabrik SKT ini turun drastis, di mana pada 5 tahun lalu jumlah sekitar 3.000 pabrik, namun saat ini hanya tersisa sekitar 800 pabrik.
Salah satu penyebabkan, yaitu menurunnya pangsa pasar SKT akibat dari perubahan gaya hidup, di mana rokok jenis SKT dianggap rokok orang tua dan konsumen muda lebih cendrung memilih rokok SKM.
"Karena SKT itu dianggapnya untuk orang tua, yang sudah sepuh. Anak muda jaman sekarang yang merokok mau yang SKM dan makin lama ukuran rokoknya makin kecil. Jadi sekarang lifestyle-nya rokok itu yang ukurannya kecil. Ini yang menjadi masalah," jelasnya.
Selain itu, ada juga masalah besaran cukai yang diperuntukkkan untuk SKT tidak sesuai kemampuan produsen. Dalam hal ini, CT menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan pihak terkait untuk mencari jalan keluar seperti pemberian insentif, sehingga industri SKT bisa bertahan.
"Masalah cukai juga tidak berpihak pada produsen. Kita akan koordinasikan agar bagaimana dapat diberikan insentif. Tapi ini (insentif) bukan hanya industri ini saja, tapi juga untuk yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, untuk investor yang mau investasi di luar Jawa dan juga investasi yang jadi pionir," tandas dia.
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengakui bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengurus masalah tersebut karena industri rokok semacam ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga banyak orang yang bergantung pada kelangsungan industri tersebut.
"Pemerintah berkewajiban turun tangan dalam permasalaham ini karena jumlah pekerjanya banyak," ujarnya pada Syukuran Hari Jadi ke-14 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (12/6/2014) malam.
Dia mengatakan, jika dilihat dari sisi petani tembakau, kurang lebih telah melibatkan 6,1 juta orang, di mana 50% berada di Jawa Timur dan Madura, 20% di Jawa tengah dan 20% di Nusa Tenggara.
"Saya minggu lalu menemani presiden bertemu dengan para petani tembakau SKT. Memang benar, kalau ada partai politik berkonsentrasi mengurus ini, itu sudah benar karena targetnya besar," ujarnya.
Dia mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir memang jumlah pabrik SKT ini turun drastis, di mana pada 5 tahun lalu jumlah sekitar 3.000 pabrik, namun saat ini hanya tersisa sekitar 800 pabrik.
Salah satu penyebabkan, yaitu menurunnya pangsa pasar SKT akibat dari perubahan gaya hidup, di mana rokok jenis SKT dianggap rokok orang tua dan konsumen muda lebih cendrung memilih rokok SKM.
"Karena SKT itu dianggapnya untuk orang tua, yang sudah sepuh. Anak muda jaman sekarang yang merokok mau yang SKM dan makin lama ukuran rokoknya makin kecil. Jadi sekarang lifestyle-nya rokok itu yang ukurannya kecil. Ini yang menjadi masalah," jelasnya.
Selain itu, ada juga masalah besaran cukai yang diperuntukkkan untuk SKT tidak sesuai kemampuan produsen. Dalam hal ini, CT menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian dan pihak terkait untuk mencari jalan keluar seperti pemberian insentif, sehingga industri SKT bisa bertahan.
"Masalah cukai juga tidak berpihak pada produsen. Kita akan koordinasikan agar bagaimana dapat diberikan insentif. Tapi ini (insentif) bukan hanya industri ini saja, tapi juga untuk yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, untuk investor yang mau investasi di luar Jawa dan juga investasi yang jadi pionir," tandas dia.
(rna)
Explore More