Harga Kedelai Tidak Akan Naik Dua Bulan ke Depan
Senin, 16 Juni 2014 - 20:34 WIB
Harga Kedelai Tidak Akan Naik Dua Bulan ke Depan
A
A
A
BANDUNG - Harga kedelai dalam dua bulan ke depan dipastikan tidak akan naik. Pasalnya, Koperasi Perajin Tahu-Tempe Indonesia (Kopti) Jawa Barat (Jabar) bersama para importir berkomitmen tidak menaikkan harga kedelai dalam dua bulan ke depan.
Ketua Kopti Jabar Asep Nurdin mengatakan, kenaikan harga kedelai bergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).
"Kami bersama importir sudah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga kedelai pada masa Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan dengan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar," kata Asep saat dihubungi, Senin (16/6/2014).
Asep mengatakan, dalam komitmennya bahan baku kedelai dibeli dengan harga Rp7.500-Rp7.800/kilogram.
"Importasi kedelai jelang momen Ramadan lebih banyak dibutuhkan sebagai bahan baku bagi para perajin. Untuk itu, pemerintah jangan sampai mengintervensi impor kedelai. Karena berdasarkan informasi dari importir kebutuhan kedelai untuk Jabar akan terpenuhi sepanjang dua bulan ke depan karena ada stok sekitar 300.000 ton," tuturnya.
Kebutuhan bahan baku kedelai sebelum dan saat Ramadan, lanjut Asep, akan naik sekitar 20%-30% dari biasanya yang mencapai 25.000 ton/bulan, yang bisa diproduksi menjadi tahu dan tempe sekitar 40.000 ton/bulan.
Asep menegaskan, jika pemerintah melakukan intervensi sehingga menaikkan harga bahan baku kedelai di atas Rp8.000/kg, pihaknya akan melakukan unjuk rasa.
Sementara, jika pemerintah ingin memutus mata rantai produksi kedelai dari impor, maka diperlukan komitmen untuk menanam kedelai berkualitas.
"Di samping kualitas kedelai lokal yang masih di bawah kualitas kedelai impor, lahan untuk menanam kedelai masih terbatas. Sehingga tidak heran kedelai lokal belum mampu menguasai pasar," kata Asep.
Sementara, menurut Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, pemerintah tidak akan mampu memutus mata rantai impor kedelai.
"Saya rasa impor kedelai sampai saat ini belum bisa dihentikan pemerintah. Namun, target swasembada kedelai masih bisa dipenuhi," ujar Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmadja.
Atas swasembada tersebut, kata Entang, bukan berarti impor benar-benar dihentikan, karena komoditas ini tetap akan bergantung dari luar negeri seperti Amerika Serikat sebagai basis terbesar produksi di dunia.
Menurutnya, impor masih dilakukan, namun jumlahnya bisa saja ditekan. Saat ini menembus 80% impor mungkin bisa diturunkan jumlahnya. Pemerintah harus berani membuat kebijakan agar petani bersemangat dalam menanam kedelai.
"Misalnya dengan diberi insentif serta harga yang menguntungkan. Sebab, selama ini petani enggan menanam kedelai karena kurangnya insentif serta keuntungan yang sangat rendah," papar Entang.
Ketua Kopti Jabar Asep Nurdin mengatakan, kenaikan harga kedelai bergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).
"Kami bersama importir sudah berkomitmen untuk tidak menaikkan harga kedelai pada masa Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan dengan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar," kata Asep saat dihubungi, Senin (16/6/2014).
Asep mengatakan, dalam komitmennya bahan baku kedelai dibeli dengan harga Rp7.500-Rp7.800/kilogram.
"Importasi kedelai jelang momen Ramadan lebih banyak dibutuhkan sebagai bahan baku bagi para perajin. Untuk itu, pemerintah jangan sampai mengintervensi impor kedelai. Karena berdasarkan informasi dari importir kebutuhan kedelai untuk Jabar akan terpenuhi sepanjang dua bulan ke depan karena ada stok sekitar 300.000 ton," tuturnya.
Kebutuhan bahan baku kedelai sebelum dan saat Ramadan, lanjut Asep, akan naik sekitar 20%-30% dari biasanya yang mencapai 25.000 ton/bulan, yang bisa diproduksi menjadi tahu dan tempe sekitar 40.000 ton/bulan.
Asep menegaskan, jika pemerintah melakukan intervensi sehingga menaikkan harga bahan baku kedelai di atas Rp8.000/kg, pihaknya akan melakukan unjuk rasa.
Sementara, jika pemerintah ingin memutus mata rantai produksi kedelai dari impor, maka diperlukan komitmen untuk menanam kedelai berkualitas.
"Di samping kualitas kedelai lokal yang masih di bawah kualitas kedelai impor, lahan untuk menanam kedelai masih terbatas. Sehingga tidak heran kedelai lokal belum mampu menguasai pasar," kata Asep.
Sementara, menurut Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, pemerintah tidak akan mampu memutus mata rantai impor kedelai.
"Saya rasa impor kedelai sampai saat ini belum bisa dihentikan pemerintah. Namun, target swasembada kedelai masih bisa dipenuhi," ujar Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmadja.
Atas swasembada tersebut, kata Entang, bukan berarti impor benar-benar dihentikan, karena komoditas ini tetap akan bergantung dari luar negeri seperti Amerika Serikat sebagai basis terbesar produksi di dunia.
Menurutnya, impor masih dilakukan, namun jumlahnya bisa saja ditekan. Saat ini menembus 80% impor mungkin bisa diturunkan jumlahnya. Pemerintah harus berani membuat kebijakan agar petani bersemangat dalam menanam kedelai.
"Misalnya dengan diberi insentif serta harga yang menguntungkan. Sebab, selama ini petani enggan menanam kedelai karena kurangnya insentif serta keuntungan yang sangat rendah," papar Entang.
(izz)
Lihat Juga :
