Sucofindo dan Surveyor Bisa Pasarkan Produk Pertanian
Sucofindo dan Surveyor Bisa Pasarkan Produk Pertanian
A
A
A
JAKARTA - Lembaga sertifikasi produk seperti PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia berpotensi membantu memasarkan produk pertanian dalam ASEAN Economic Community (AEC) 2015.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, dua lembaga sertifikasi tersebut berperan, dalam masalah impor dan ekspor hasil pertanian. Dia menilai, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kedua lembaga itu telah menjalankan peran maksimal dalam mendorong produk pertanian ke pasar ekspor.
Herman berharap, baik Sucofindo maupun Surveyor meningkatkan kulitas pelayanannya, baik kepada produsen pertanian maupun kepada para pengusaha yang bergerak di bidang pengolahan industri makanan. Caranya dengan meningkatkan kemampuan kualitas SDM dan mengikuti perkembangan teknologi.
Terutama, kata dia, yang bergerak di sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, Sucofindo dan Surveyor Indonesia, serta pemerintah duduk bersama untuk mengatasi berbagai hambatan yang mungkin ada menjelang diberlakukannya AEC.
"Kita selesaikan dulu masalah-masalah yang mungkin bersifat struktural atau regulasi," kata dia saat ditemui di gedung DPR, Rabu (18/6/2014).
Terkait produksi dan kualitas, Herman meyakini produk pertanian Indonesia, khususnya hortikultura, perkebunan dan perikanan memiliki prospek menjanjikan saat memasuki pasar bebas ASEAN pada 2015.
Sementara, dari segi kebijakan ada tiga UU yang bisa menjadi acuan produk pertanian memenangkan persaingan baik di dalam maupun di luar negeri. Ketiga UU itu adalah UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
"Ketiga UU itu memberikan kekuatan kita baik sebagai subjek maupun objek untuk menghasilkan produk pertanian yang kompetitif dan berkualitas. Kita ini negara agraris yang beriklim tropis, sehingga mampu menghasilkan produk berdaya saing," katanya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, dua lembaga sertifikasi tersebut berperan, dalam masalah impor dan ekspor hasil pertanian. Dia menilai, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kedua lembaga itu telah menjalankan peran maksimal dalam mendorong produk pertanian ke pasar ekspor.
Herman berharap, baik Sucofindo maupun Surveyor meningkatkan kulitas pelayanannya, baik kepada produsen pertanian maupun kepada para pengusaha yang bergerak di bidang pengolahan industri makanan. Caranya dengan meningkatkan kemampuan kualitas SDM dan mengikuti perkembangan teknologi.
Terutama, kata dia, yang bergerak di sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian, Sucofindo dan Surveyor Indonesia, serta pemerintah duduk bersama untuk mengatasi berbagai hambatan yang mungkin ada menjelang diberlakukannya AEC.
"Kita selesaikan dulu masalah-masalah yang mungkin bersifat struktural atau regulasi," kata dia saat ditemui di gedung DPR, Rabu (18/6/2014).
Terkait produksi dan kualitas, Herman meyakini produk pertanian Indonesia, khususnya hortikultura, perkebunan dan perikanan memiliki prospek menjanjikan saat memasuki pasar bebas ASEAN pada 2015.
Sementara, dari segi kebijakan ada tiga UU yang bisa menjadi acuan produk pertanian memenangkan persaingan baik di dalam maupun di luar negeri. Ketiga UU itu adalah UU No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
"Ketiga UU itu memberikan kekuatan kita baik sebagai subjek maupun objek untuk menghasilkan produk pertanian yang kompetitif dan berkualitas. Kita ini negara agraris yang beriklim tropis, sehingga mampu menghasilkan produk berdaya saing," katanya.
(izz)
Explore More