OJK Gaet Kemenkominfo Stop SMS Penawaran Produk
Senin, 23 Juni 2014 - 17:32 WIB
OJK Gaet Kemenkominfo Stop SMS Penawaran Produk
A
A
A
JAKARTA - Deputi Komisioner Manajemen Strategis 1B OJK Lucky Fathul mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyetop pesan singkat (SMS) penawaran produk atau layanan dari lembaga keuangan di Indonesia.
"Ada juga lembaga perusahaan swasta yang menawarkan jasa seperti itu. Jadi OJK telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Menkominfo, terkait kesepakatan sebagai regulator dari informatika dan kita sebagai pengawas lembaga jasa Keuangan. Secara bersama kita mengatur sedemikian rupa untuk tidak terjadi seperti itu lagi," terang dia di Gedung OJK, Jakart, Senin (23/6/2014).
Namun, dia enggan menyebutkan nama lembaga keuangan yang sering mengirimkan pesan singkat penawaran produk tersebut. Dia berdalih, ini akan menjatuhkan kredibilitas lembaga keuangan tersebut dan bahkan bisa bangkrut.
"Jadi semua kita sampaikan kepada bank, kita mencoba untuk itu dilarang. Kedua, multi finance, keuangan kan banyak lembaga keuangan non bank. Sekarang banyak perusahaan swasta yang memang mengirimkan seperti itu juga," katanya.
Selain itu, pemerintah sebagai regulator juga telah bekerja sama dengan provider yang dapat dengan mudah bertukar informasi terkait hal tersebut.
"Jadi sebetulnya ada aturan bahwa harusnya provider menyadari bahwa ada aturan kita memaksakan satu informasi kepada nomor yang tidak diminta persetujuan dari pemilik gadget," terang Lucky.
Namun, dia mengaku pihaknya tidak menerapkan sanksi bagi lembaga jasa keuangan yang masih mengirimkan pesan singkat tersebut, karena ini bersifat imbauan.
"Itu kan imbauan, persuasif sifatnya. Kita hanya mengingatkan bahwa ini sudah meresahkan masyarakat. Tapi dulu banyak kan bisa 5-10 (SMS), sekarang tinggal 3 atau 2. Sekarang sudah semakin jarang," pungkas dia.
"Ada juga lembaga perusahaan swasta yang menawarkan jasa seperti itu. Jadi OJK telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Menkominfo, terkait kesepakatan sebagai regulator dari informatika dan kita sebagai pengawas lembaga jasa Keuangan. Secara bersama kita mengatur sedemikian rupa untuk tidak terjadi seperti itu lagi," terang dia di Gedung OJK, Jakart, Senin (23/6/2014).
Namun, dia enggan menyebutkan nama lembaga keuangan yang sering mengirimkan pesan singkat penawaran produk tersebut. Dia berdalih, ini akan menjatuhkan kredibilitas lembaga keuangan tersebut dan bahkan bisa bangkrut.
"Jadi semua kita sampaikan kepada bank, kita mencoba untuk itu dilarang. Kedua, multi finance, keuangan kan banyak lembaga keuangan non bank. Sekarang banyak perusahaan swasta yang memang mengirimkan seperti itu juga," katanya.
Selain itu, pemerintah sebagai regulator juga telah bekerja sama dengan provider yang dapat dengan mudah bertukar informasi terkait hal tersebut.
"Jadi sebetulnya ada aturan bahwa harusnya provider menyadari bahwa ada aturan kita memaksakan satu informasi kepada nomor yang tidak diminta persetujuan dari pemilik gadget," terang Lucky.
Namun, dia mengaku pihaknya tidak menerapkan sanksi bagi lembaga jasa keuangan yang masih mengirimkan pesan singkat tersebut, karena ini bersifat imbauan.
"Itu kan imbauan, persuasif sifatnya. Kita hanya mengingatkan bahwa ini sudah meresahkan masyarakat. Tapi dulu banyak kan bisa 5-10 (SMS), sekarang tinggal 3 atau 2. Sekarang sudah semakin jarang," pungkas dia.
(izz)
