BPH Migas Diminta Kurangi Nozzle BBM Bersubsidi

JAKARTA - Pemerintah usai lebaran berencana mengurangi jumlah nozzle dispenser Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di tol atau jalan bebas hambatan.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Edy Hermantoro menyebut telah menginstruksikan kepada Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengganti jumlah nozzle dispenser SPBU di tol dengan BBM nonsubsidi. Langkah ini merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah guna menekan konsumsi BBM bersubsidi.

"Jadi nozzle-nya yang di tol diganti dengan nozzle BBM non subsidi," kata Edy di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/7/2014).

Edy menyadari, kendaraan bermotor yang melewati jalan bebas hambatan merupakan masyarakat yang tergolong mampu. Untuk itu mekanisme pengurangan nozzel di tol merupakan hal yang tepat agar penyerapan BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.

"Yang lewat tol tentu sudah punya kemampuan (orang mampu). Ini salah satu cara pemerintah agar BBM berusbidi bisa tepat sasaran," ujarnya.

BPH Migas mengaku siap menerapkan pengawasan terhadap pengurangan nozzle pada dispenser BBM bersubsidi di seluruh SPBU.

Penerapan kebijakan ini dinilai sebagai salah satu cara pemerintah untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi di Tanah Air. Apalagi kuota BBM bersubsidi di 2014 telah terpangkas sebesar 2 juta kilo liter (kl) menjadi 46 juta kl.

Kepala BPH Migas, Adny Noorsaman Sommeng menuturkan, dalam waktu dekat pengurangan nozzle ini diawali di Jakarta Pusat. "Upaya ini diharapkan dapat menstimulus pengendalian penggunaan BBM bersubsidi," kata dia.