Penyebaran Sentra Pengembangan Ekonomi Tekan Urbanisasi
A
A
A
BANDUNG - Arus urbanisasi yang seperti dianggap biasa terjadi pasca Lebaran harus ditekan. Bagaimanapun, meningkatnya angka urbanisasi malah memperlihatkan ketakmerataan pembangunan antara kota dengan desa.
Wakil Ketua Apindo Jabar Ari Hendarmin mengatakan, guna menekannya, pemerintah diminta membuat skema pembangunan sektor ekonomi yang diperluas hingga pelosok pedesaan.
“Ketimpangan pembangunan perekonomian antara pedesaan dengan kota besar berakibat pada kurang luasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. Akhirnya, masyarakat desa memilih lari ke kota untuk meningkatkan taraf perekonimiannya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini belum fokus pada penyelesaian permasalahan hingga ke akarnya. Pemerintah hanya mengatasi dampak urbanisasi yang justru tak kunjung menyelesaikan permasalahannya.
“Pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah harus bersama-sama menekan angka urbanisasi ini dengan memajukan perekonomian pedesaan. Saat ini ekonomi pedesaan belum bisa maju. Keduanya harus bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini agar tak berulang tiap tahun,” katanya.
Ari menyarankan, upaya peningkatan perekonomian pedesaan bisa dengan membangun sekolah berkualitas, pelatihan keterampilan, dan mengembangkan potensi usaha di masing-masing daerah. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia yang handal menjadi sebuah solusi nyata dan berdampak dalam jangka waktu yang tidak singkat.
“Ada kekhawatiran kalau arus urbanisasi semakin gencar terutama pasca Lebaran ini justru malah meningkatkan potensi pengangguran yang semakin tinggi. Karena perpindahan masyarakat dari desa ke kota tanpa dibekali skill yang mumpuni dan akhirnya menganggur. Keadaan ini juga rawan terhadap perilaku kriminalitas," tuturnya.
Tidak hanya itu, wacana relokasi industri padat karya dari Karawang, Jakarta, serta lainnya ke wilayah Majalengka yang memiliki upah minimum rendah juga dipandang memiliki keuntungan untuk menekan urbanisasi.
Dengan relokasi tersebut, kata Ari, akan membuat pemerataan zona industri. Industri padat karya pindah ke daerah yang upah minimumnya rendah karena biaya hidupnya juga rendah.
"Nantinya daerah yang upah minimumnya tinggi akan diisi dengan industri padat modal. Sedangkan daerah yang mempunyai infrastruktur kurang memadai akan diisi dengan industri padat karya."
Senada dengan dia, Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengatakan, penyebaran pusat perekonomian bisa jadi salah satu solusi untuk menekan angka urbanisasi.
“Ada ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Jabar bagian Barat dan bagian Utara dengan bagian Selatan. Untuk melakukan penyebaran sentra perekonomian, Jabar bagian Selatan bisa dijadikan sentra pengembangan ekonomi berbasis pertanian,” tuturnya.
Pasalnya, kata Acu, daerah-daerah seperti Bandung, Bekasi, dan Karawang saat ini dibanjiri arus urbanisasi yang makin kencang. Penyebaran pusat perekonomian, sebutnya, bisa menekan arus urbanisasi tersebut selain makin menggeliatkan perekonomian di Jabar bagian Selatan atau lainnya.
“Apalagi tren pertumbuhan penduduk di Jabar yang saya catat selama 10 tahun terakhir ini adalah 1,6%/tahun. Angka ini merupakan yang paling tinggi di pulau Jawa. Jatim hanya 0,8% bahkan Jateng hanya 0,3%. Dan ini jadi potensi besar untuk memicu urbanisasi tanpa adanya intervensi langsung dari pemerintah,” paparnya.
Acu berharap, dengan dijadikannya pusat-pusat pengembangan perekonomian yang tersebar, terutama sektor usaha kecil menengah akan semakin bergeliat dan tumbuh. Menurutnya, kalau perekonomian Jabar maju akan memberikan dampak besar pula pada kemajuan perekonomian secara nasional.
Sementara itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Jhony Dharma mengatakan, pihaknya menggulirkan berbagai program untuk menekan angka urbanisasi.
“Kami menyediakan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk melakukan berbagai program perekonomian di pedesaan dengan target penyerapan pekerja sekitar 1.200 orang. Kerja sama dengan dinas lain terus dijalin untuk menggulirkan beberapa program-program tersebut,” katanya.
Lebih jauh Jhony mengatakan, program yang digulirkan saat ini melalui pemberdayaan di sektor agribisnis di antaranya kelompok usaha ternak domba dan pengembangan budi daya ikan. Di sektor padat karya, digulirkan program pelatihan berbasis perdesaan seperti latihan service sepeda motor dan menjahit.
“Masyarakat sudah dibina untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan adanya program yang kami laksanakan, perlahan namun pasti diharapkan bisa menekan angka urbanisasi,” katanya.
Wakil Ketua Apindo Jabar Ari Hendarmin mengatakan, guna menekannya, pemerintah diminta membuat skema pembangunan sektor ekonomi yang diperluas hingga pelosok pedesaan.
“Ketimpangan pembangunan perekonomian antara pedesaan dengan kota besar berakibat pada kurang luasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. Akhirnya, masyarakat desa memilih lari ke kota untuk meningkatkan taraf perekonimiannya,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini belum fokus pada penyelesaian permasalahan hingga ke akarnya. Pemerintah hanya mengatasi dampak urbanisasi yang justru tak kunjung menyelesaikan permasalahannya.
“Pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah harus bersama-sama menekan angka urbanisasi ini dengan memajukan perekonomian pedesaan. Saat ini ekonomi pedesaan belum bisa maju. Keduanya harus bisa duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini agar tak berulang tiap tahun,” katanya.
Ari menyarankan, upaya peningkatan perekonomian pedesaan bisa dengan membangun sekolah berkualitas, pelatihan keterampilan, dan mengembangkan potensi usaha di masing-masing daerah. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia yang handal menjadi sebuah solusi nyata dan berdampak dalam jangka waktu yang tidak singkat.
“Ada kekhawatiran kalau arus urbanisasi semakin gencar terutama pasca Lebaran ini justru malah meningkatkan potensi pengangguran yang semakin tinggi. Karena perpindahan masyarakat dari desa ke kota tanpa dibekali skill yang mumpuni dan akhirnya menganggur. Keadaan ini juga rawan terhadap perilaku kriminalitas," tuturnya.
Tidak hanya itu, wacana relokasi industri padat karya dari Karawang, Jakarta, serta lainnya ke wilayah Majalengka yang memiliki upah minimum rendah juga dipandang memiliki keuntungan untuk menekan urbanisasi.
Dengan relokasi tersebut, kata Ari, akan membuat pemerataan zona industri. Industri padat karya pindah ke daerah yang upah minimumnya rendah karena biaya hidupnya juga rendah.
"Nantinya daerah yang upah minimumnya tinggi akan diisi dengan industri padat modal. Sedangkan daerah yang mempunyai infrastruktur kurang memadai akan diisi dengan industri padat karya."
Senada dengan dia, Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengatakan, penyebaran pusat perekonomian bisa jadi salah satu solusi untuk menekan angka urbanisasi.
“Ada ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Jabar bagian Barat dan bagian Utara dengan bagian Selatan. Untuk melakukan penyebaran sentra perekonomian, Jabar bagian Selatan bisa dijadikan sentra pengembangan ekonomi berbasis pertanian,” tuturnya.
Pasalnya, kata Acu, daerah-daerah seperti Bandung, Bekasi, dan Karawang saat ini dibanjiri arus urbanisasi yang makin kencang. Penyebaran pusat perekonomian, sebutnya, bisa menekan arus urbanisasi tersebut selain makin menggeliatkan perekonomian di Jabar bagian Selatan atau lainnya.
“Apalagi tren pertumbuhan penduduk di Jabar yang saya catat selama 10 tahun terakhir ini adalah 1,6%/tahun. Angka ini merupakan yang paling tinggi di pulau Jawa. Jatim hanya 0,8% bahkan Jateng hanya 0,3%. Dan ini jadi potensi besar untuk memicu urbanisasi tanpa adanya intervensi langsung dari pemerintah,” paparnya.
Acu berharap, dengan dijadikannya pusat-pusat pengembangan perekonomian yang tersebar, terutama sektor usaha kecil menengah akan semakin bergeliat dan tumbuh. Menurutnya, kalau perekonomian Jabar maju akan memberikan dampak besar pula pada kemajuan perekonomian secara nasional.
Sementara itu, Kabid Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Jhony Dharma mengatakan, pihaknya menggulirkan berbagai program untuk menekan angka urbanisasi.
“Kami menyediakan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk melakukan berbagai program perekonomian di pedesaan dengan target penyerapan pekerja sekitar 1.200 orang. Kerja sama dengan dinas lain terus dijalin untuk menggulirkan beberapa program-program tersebut,” katanya.
Lebih jauh Jhony mengatakan, program yang digulirkan saat ini melalui pemberdayaan di sektor agribisnis di antaranya kelompok usaha ternak domba dan pengembangan budi daya ikan. Di sektor padat karya, digulirkan program pelatihan berbasis perdesaan seperti latihan service sepeda motor dan menjahit.
“Masyarakat sudah dibina untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan adanya program yang kami laksanakan, perlahan namun pasti diharapkan bisa menekan angka urbanisasi,” katanya.
(gpr)