Kadin Sebut Subsidi BBM seperti Penyakit Kanker
Rabu, 06 Agustus 2014 - 16:49 WIB
Kadin Sebut Subsidi BBM seperti Penyakit Kanker
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menegaskan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Dia menilai subsidi BBM layaknya kanker yang harus dipotong agar kembali sehat.
"Bukan batas-batasan, hapus saja sekaligus. Kanker itu (subsidi BBM). Hapus subsidi BBM. Dana segitu banyak yang tiap tahun hilang begitu saja, diselundupin, hilang di tengah laut, ngapain kita bikin kaya orang-orang itu. Pemakai subsidi BBM mayoritas orang-orang mampu, yang enggak perlu disubsidi. Ngapain dikasih terus, hapus saja," tegasnya di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Dia mengatakan, dengan menghilangkan subsidi BBM, maka kondisi perekonomian Indonesia akan kembali sehat. Dana banyak yang digelontorkan untuk subsidi BBM tersebut dapat dialokasikan sebagian untuk membantu masyarakat tidak mampu melalui dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sementara sebagian lainnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan serta kesehatan.
"Ibarat orang sakit kanker, ini suatu penyakit ekonomi kita yang struktural. Tiap tahun makin berat. Orang sakit kanker diapain, masa dipotong cuma sedikit. Itu kebijakan subsidi yang mau dikasih ke beberapa tempat, amputasi semua, sikat semua sekalian. Sehat lagi kita. Memang sakit tapi sementara, sakitnya enggak lama. Ekonomi akan bergerak lagi," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hal ini agar kuota BBM bersubsidi sebesar 46 Juta Kiloliter (kl) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 tidak jebol.
Dalam surat edarannya, BPH Migas mengatakan, bahwa bahan bakar solar bersubisidi mulai 1 Agustus 2014 dilarang diperjualbelikan di daerah Jakarta Pusat. Selain itu, mulai 6 Agustus 2014 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di rest area jalur tol dilarang menjual BBM jenis premium.
"Bukan batas-batasan, hapus saja sekaligus. Kanker itu (subsidi BBM). Hapus subsidi BBM. Dana segitu banyak yang tiap tahun hilang begitu saja, diselundupin, hilang di tengah laut, ngapain kita bikin kaya orang-orang itu. Pemakai subsidi BBM mayoritas orang-orang mampu, yang enggak perlu disubsidi. Ngapain dikasih terus, hapus saja," tegasnya di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Dia mengatakan, dengan menghilangkan subsidi BBM, maka kondisi perekonomian Indonesia akan kembali sehat. Dana banyak yang digelontorkan untuk subsidi BBM tersebut dapat dialokasikan sebagian untuk membantu masyarakat tidak mampu melalui dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sementara sebagian lainnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan serta kesehatan.
"Ibarat orang sakit kanker, ini suatu penyakit ekonomi kita yang struktural. Tiap tahun makin berat. Orang sakit kanker diapain, masa dipotong cuma sedikit. Itu kebijakan subsidi yang mau dikasih ke beberapa tempat, amputasi semua, sikat semua sekalian. Sehat lagi kita. Memang sakit tapi sementara, sakitnya enggak lama. Ekonomi akan bergerak lagi," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengeluarkan surat edaran mengenai pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Hal ini agar kuota BBM bersubsidi sebesar 46 Juta Kiloliter (kl) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 tidak jebol.
Dalam surat edarannya, BPH Migas mengatakan, bahwa bahan bakar solar bersubisidi mulai 1 Agustus 2014 dilarang diperjualbelikan di daerah Jakarta Pusat. Selain itu, mulai 6 Agustus 2014 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di rest area jalur tol dilarang menjual BBM jenis premium.
(izz)
Lihat Juga :
