BI Siap Mengkoordinir Reformasi Keuangan Daerah

MANADO - Bank Indonesia (BI) siap mengkoordinir reformasi keuangan daerah dengan menekan alokasi belanja pegawai pemda. Setidaknya belanja pegawai harus di bawah belanja barang atau modal yang masih di level 20%.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, langkah ini diambil bank sentral dalam jangka panjang demi target untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Pemerintah pusat akan mendorong percepatan dengan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), kemaritiman, pembangunan infrastruktur, pengembangan kerjasama pemerintah swasta, dan penggalian potensi daerah.Sementara pemda akan berkomitmen untuk lebih tegas dalam persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan efektivitas belanja daerah.

"Sudah ada komitmen perwakilan pemda untuk memperbaiki alokasi belanja di APBD masing-masing. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar juga akan dilakukan. Supaya investasi semakin besar masuk ke wilayah Timur Indonesia," ujar Agus usai Rapat Kerja Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Bank Indonesia bersama asosiasi pemerintah daerah seluruh Indonesia, di Manado, Sulawesi Utara, Senin (11/8/2014).

Rapat tersebut juga dhadiri Deputi Gubernur Senior Mirza Adityaswara dan anggota dewan gubernur lainnya. Sedangkan pemerintah diwakili oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Agus mengatakan target pembenahan ekonomi dapat tercapai dengan pertumbuhan ekonomi merata dan berkualitas khususnya di Kawasan Timur Indonesia.Termasuk di dalamnya adalah perluasan pasar finansial serta penguatan otoritas fiskal di seluruh Indonesia, dengan memberi rekomendasi pada pemda.

"Analisis bank sentral akan makin sering digunakan pemda buat menajamkan fungsi penarikan investasi bernilai tambah," ujarnya.

Sasaran kerja sama ini disebutnya dikhususkan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua yang terlalu bergantung pada bisnis berbasis tambang. Kedepan akan disiapkan pengembangan penanaman modal daerah timur, dan mendapat masukan BI untuk menjaring investor lain.

"BI di daerah akan semakin berkoordinsi dengan regional investor relation unit pemda. Sudah ada komitmen untuk mewujudkan Perizinan Terpusat Satu Pintu Nasional bersama BKPM di daerah," ujarnya.

Sementara Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan dari konsolidasi seluruh APBD setidaknya 40% dihabiskan untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja barang dan belanja modal hanya 20%. Ini berarti ada pemborosan APBN yang ditransfer ke daerah yang nilainya hampir Rp600 triliun dan ditambah PAD yang mencapai Rp100 triliun.

"Kami ingin supaya daerah bisa lebih disiplin dalam pengeluaran. Karena hasilnya juga tidak berdampak pada peningkatan pelayanan publik," ujar Bambang dalam kesempatan yang sama.

Dia mengingatkan pemekaran wilayah sangat menguras keuangan daerah karena terdapat fixed cost yang sangat tinggi. Sedangkan PAD dan kemampuan belanja juga terbatas yang berarti tidak menyejahterakan masyarakatnya.

"Jika pemekaran derah terlalu banyak, belanja begawai tentu tidak akan turun karena itu pemerintahan baru yang membutuhkan pegawai. Berarti belanja pegawai akan jalan terus. Ini disayangkan," ujarnya.

Dia mengatakan kedepan juga akan dilakukan pengistimewaan pajak kawasan timur yang akan menarik investasi bernilai tambah. "Banyak pemberian fasilitas pajak khusus untuk beberapa daerah di Indonesia timur, seperti misalnya perkebunan dan pengolahan sagu di dua provinsi. Itu bentuk-bentuk yang kita lihat bisa memperbaiki daya saing Indonesia timur," ujarnya

Peraturan Menteri Keuangan soal tax allowance seharusnya sudah diresmikan Agustus 2014. Bambang melihat keterlambatan aturan ini keluar lebih karena menunggu harmonisasi di Sekretariat Negara. Lebih jauh lagi, masalah pengembangan ekonomi di Sulawesi, Maluku, atau Papua dinilai wamenkeu seragam. Potensi sumber daya alam dan demografi begitu besar.

Selain pengurangan pajak pada beberapa kawasan industri nilai tambah di timur Indonesia, proyek Kerja Sama Publik-Swasta juga harus ditingkatkan. Khususnya yang bersifat infrastruktur dasar seperti jalan raya.Proyek serupa menggandeng swasta kebanyakan muncul dari inisiatif pemerintah daerah di kawasan Barat, terutama Jawa dan Sumatera.

"Maka kita harus menggerakan proyek-proyek infrastruktur publik swasta. Kalau disini misalnya jalan tol Manado-Bitung, itu harus diupayakan supaya bisa mulai dengan penuh di pemerintahan baru nanti," katanya.

Sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah timur Indonesia selama ini kecil sekali kepada nasional, hanya%. Sangat jauh bila dibandingkan DKI Jakarta dengan luas wilayah hanya 633 kilometer persegi, tapi menyumbangkan 20% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Menurut BI, pada triwulan I, pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia sudah melambat ke level 5,21%. Padahal pada triwulan IV 2013, pertumbuhan di Sulawesi, Maluku, atau Papua masih mencapai 5,72%.