Ekspor Sawit Terancam Isu Lingkungan di Negara Maju
Ekspor Sawit Terancam Isu Lingkungan di Negara Maju
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menilai, masalah isu lingkungan di negara maju bakal mengancam kegiatan ekspor komoditas kelapa sawit dalam negeri. Hal ini terkait dengan komoditas impor dari negara yang sedang berkembang.
Atas kejadian itu, pemerintah diharapkan mampu melakukan kegiatan ekspor produk jadi yang memiliki standar ekspor di tingkat global.
"Sangat dimungkinkan bahwa kelapa sawit tidak akan diimpor lagi oleh Amerika Serikat (AS), karena terkait dengan isu masalah lingkungan tersebut," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono di Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Saat ini sejumlah negara di kawasan barat tengah berkonsentrasi dalam kegiatan pembatasan impor komoditas perkebunan melalui isu lingkungan hidup.
Guna menyikapi kondisi tersebut, seharusnya pemerintah mengambil langkah intensif untuk berupaya dalam peningkatan nilai tambah pada produk ekspor sesuai standar internasional.
"Sekarang, sudah saatnya kita tidak lagi melakukan ekspor TBS (tandan buah segar) kelapa sawit. Seharusnya, paling tidak minyak sawit yang kita ekspor. Sehingga, sektor perkebunan bisa memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi," terangnya.
Adi mengatakan, kalau harus melakukan kegiatan ekspor kelapa sawit atau produk turunannya, pemerintah harus terlebih dahulu mengupayakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.
"Kita akan lakukan ekspor, setelah kebutuhan nasional terpenuhi. Atau, jika harga kelapa sawit di luar negeri lebih mahal dibanding di dalam negeri," ujar dia.
Berdasarkan data sensus pertanian 2013 jumlah rumah tangga di subsektor perkebunan kelapa sawit sebanya 1,46 juta rumah tangga.
"Jumlah terbesar ada di Sumatera Utara yang mencapai 332,87 ribu rumah tangga dan selanjutnya di Riau sebanyak 308,09 ribu rumah tangga," ucapnya.
Data BPS menyebutkan, saat ini rata-rata luas tanam kelapa sawit per rumah tangga mencapai 2,15 hektare. Rata-rata luas tanam kelapa sawit ini paling besar dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan yang lainnya.
Atas kejadian itu, pemerintah diharapkan mampu melakukan kegiatan ekspor produk jadi yang memiliki standar ekspor di tingkat global.
"Sangat dimungkinkan bahwa kelapa sawit tidak akan diimpor lagi oleh Amerika Serikat (AS), karena terkait dengan isu masalah lingkungan tersebut," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono di Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Saat ini sejumlah negara di kawasan barat tengah berkonsentrasi dalam kegiatan pembatasan impor komoditas perkebunan melalui isu lingkungan hidup.
Guna menyikapi kondisi tersebut, seharusnya pemerintah mengambil langkah intensif untuk berupaya dalam peningkatan nilai tambah pada produk ekspor sesuai standar internasional.
"Sekarang, sudah saatnya kita tidak lagi melakukan ekspor TBS (tandan buah segar) kelapa sawit. Seharusnya, paling tidak minyak sawit yang kita ekspor. Sehingga, sektor perkebunan bisa memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi," terangnya.
Adi mengatakan, kalau harus melakukan kegiatan ekspor kelapa sawit atau produk turunannya, pemerintah harus terlebih dahulu mengupayakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri.
"Kita akan lakukan ekspor, setelah kebutuhan nasional terpenuhi. Atau, jika harga kelapa sawit di luar negeri lebih mahal dibanding di dalam negeri," ujar dia.
Berdasarkan data sensus pertanian 2013 jumlah rumah tangga di subsektor perkebunan kelapa sawit sebanya 1,46 juta rumah tangga.
"Jumlah terbesar ada di Sumatera Utara yang mencapai 332,87 ribu rumah tangga dan selanjutnya di Riau sebanyak 308,09 ribu rumah tangga," ucapnya.
Data BPS menyebutkan, saat ini rata-rata luas tanam kelapa sawit per rumah tangga mencapai 2,15 hektare. Rata-rata luas tanam kelapa sawit ini paling besar dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan yang lainnya.
(izz)
Explore More