BI Upayakan Pencegahan Krisis 98 Terjadi Lagi
Selasa, 12 Agustus 2014 - 20:50 WIB
BI Upayakan Pencegahan Krisis 98 Terjadi Lagi
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengungkapkan pihaknya akan terus menguatkan dan meningkatkan intensitas pengawalan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya krisis ekonomi seperti yang terjadi di tahun 1997-1998.
"Agar tidak terulang seperti krisis ekonomi di tahun 1997-1998 kami akan terus aktif dalam menjaga sistem keuangan kita, supaya tidak terjadi krisis ekonomi lagi," ujar dia di SMK 38 Jakarta, Selasa, 12/8/2014.
Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi pada tahun 1997-1998 lalu, tidak tepat jika dianggap sebagai krisis moneter. Seharusnya kondisi tersebut lebih tepat jika disebut krisis ekonomi.
"Tidak tepat (krisis moneter), saat itu yang bergejolak di bidang ekonomi dan politik. Jadi sebetulnya itu sebagai krisis ekonomi, bukan krisis moneter," jelas dia.
Menurutnya, selain menjaga stabilitas sistem keuangan, bank sentral juga akan melakukan peningkatan pengawasan moneter dan makroprudensial.
"Saat ini kan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ada di OJK, jadi kami akan tingkatkan pengawasan moneter dan makro prudensial," tukas dia.
"Agar tidak terulang seperti krisis ekonomi di tahun 1997-1998 kami akan terus aktif dalam menjaga sistem keuangan kita, supaya tidak terjadi krisis ekonomi lagi," ujar dia di SMK 38 Jakarta, Selasa, 12/8/2014.
Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi pada tahun 1997-1998 lalu, tidak tepat jika dianggap sebagai krisis moneter. Seharusnya kondisi tersebut lebih tepat jika disebut krisis ekonomi.
"Tidak tepat (krisis moneter), saat itu yang bergejolak di bidang ekonomi dan politik. Jadi sebetulnya itu sebagai krisis ekonomi, bukan krisis moneter," jelas dia.
Menurutnya, selain menjaga stabilitas sistem keuangan, bank sentral juga akan melakukan peningkatan pengawasan moneter dan makroprudensial.
"Saat ini kan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan ada di OJK, jadi kami akan tingkatkan pengawasan moneter dan makro prudensial," tukas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
