Pengamat Minta Pemerintah Baru Ubah Paradigma APBN
Pengamat Minta Pemerintah Baru Ubah Paradigma APBN
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menilai, pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai RAPBN 2015 pada pekan lalu, banyak berbicara soal keberhasilan pemerintah selama 10 tahun.
Seharusnya, kata dia, SBY juga membicarakan tentang ketidakberhasilan pemerintah dalam mencapai target program yang ditetapkan pemerintah.
"Seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang tidak tercapai itu, contohnya pertanian dan industri pengolahan yang dibawah pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Hendri dalam Media CORE Duscussion, Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Selain itu, SBY juga seharusnya membicarakan pengangguran dan kemiskinan. Di mana, tingkat kemiskinan di Indonesia dari 2010-2014 masih pada angka 11,2%, sedangkan target pemerintah pada RPJM itu sebesar 8%.
"Ini harus dilaporkan kepada rakyat, agar rakyat tahu karena kita tidak mampu mencapai target yang ditetapkan sendiri," ujarnya.
Hal lain yang harus disampaikan SBY, lanjut Hendri, yaitu mengenai pembiayaan utang dan tekanan pada Debt Service Ratio (DSR) yang berakibat pada sulitnya menutup pembayaran utang.
"Seharusnya pemerintah sekarang bisa melakukan perubahan pada paradigma pembiayaan APBN dan pembayaran utang, bukan lagi berkutat pada paradigma birokrasi," pungkas dia.
Seharusnya, kata dia, SBY juga membicarakan tentang ketidakberhasilan pemerintah dalam mencapai target program yang ditetapkan pemerintah.
"Seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang tidak tercapai itu, contohnya pertanian dan industri pengolahan yang dibawah pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Hendri dalam Media CORE Duscussion, Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Selain itu, SBY juga seharusnya membicarakan pengangguran dan kemiskinan. Di mana, tingkat kemiskinan di Indonesia dari 2010-2014 masih pada angka 11,2%, sedangkan target pemerintah pada RPJM itu sebesar 8%.
"Ini harus dilaporkan kepada rakyat, agar rakyat tahu karena kita tidak mampu mencapai target yang ditetapkan sendiri," ujarnya.
Hal lain yang harus disampaikan SBY, lanjut Hendri, yaitu mengenai pembiayaan utang dan tekanan pada Debt Service Ratio (DSR) yang berakibat pada sulitnya menutup pembayaran utang.
"Seharusnya pemerintah sekarang bisa melakukan perubahan pada paradigma pembiayaan APBN dan pembayaran utang, bukan lagi berkutat pada paradigma birokrasi," pungkas dia.
(izz)
Explore More