Pemerintah Dinilai Tak Lakukan Apapun untuk BBM
Rabu, 20 Agustus 2014 - 16:53 WIB
Pemerintah Dinilai Tak Lakukan Apapun untuk BBM
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menilai, alokasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam RAPBN 2015 sebesar Rp433,5 triliun, menunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa.
"Kalau dari isi nota keuangan, dengan memberikan angka segitu (Rp33,5 triliun untuk subsidi BBM), artinya pemerintah tidak bergerak apa-apa tanpa harus menyentuh kebijakan. Apakah melanjutkan, membatasi atau suplai," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Menurutnya, jika memang suplai, pemangkasannya pasti meningkatkan inflasi tetapi tidak direncanakan dan didesain untuk kenaikan inflasi. Itu Harus disampaikan kepada rakyat. Selain itu, perlu dihitung berapa inflasi yang akan terjadi, dan yang harus dilakukan Bank Indonesia (BI).
"Kita sepakat subsidi BBM sudah mengambil porsi besar, tapi ini kesalahan bertahun-tahun. Pemerintah yang akan datang akan sangat berat. Bagaimana membuat desain kebijakan yang adil, karena yang lalu seringkali tidak adil," tutur dia.
Pemerintah, lanjut Hendri, seharusnya berani mengambil sikap mengenai BBM. Karena, jika tidak terselesaikan sampai pergantian kabinet, pemerintah baru akan memiliki tugas sangat berat lantaran harus mengurusi masalah BBM.
"Kalau dari isi nota keuangan, dengan memberikan angka segitu (Rp33,5 triliun untuk subsidi BBM), artinya pemerintah tidak bergerak apa-apa tanpa harus menyentuh kebijakan. Apakah melanjutkan, membatasi atau suplai," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/8/2014).
Menurutnya, jika memang suplai, pemangkasannya pasti meningkatkan inflasi tetapi tidak direncanakan dan didesain untuk kenaikan inflasi. Itu Harus disampaikan kepada rakyat. Selain itu, perlu dihitung berapa inflasi yang akan terjadi, dan yang harus dilakukan Bank Indonesia (BI).
"Kita sepakat subsidi BBM sudah mengambil porsi besar, tapi ini kesalahan bertahun-tahun. Pemerintah yang akan datang akan sangat berat. Bagaimana membuat desain kebijakan yang adil, karena yang lalu seringkali tidak adil," tutur dia.
Pemerintah, lanjut Hendri, seharusnya berani mengambil sikap mengenai BBM. Karena, jika tidak terselesaikan sampai pergantian kabinet, pemerintah baru akan memiliki tugas sangat berat lantaran harus mengurusi masalah BBM.
(izz)
Lihat Juga :
