SBY Beri Pemerintah Baru Ruang Fiskal Hanya Rp20 T
Kamis, 21 Agustus 2014 - 11:08 WIB
SBY Beri Pemerintah Baru Ruang Fiskal Hanya Rp20 T
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari fraksi PDI-P Dolfie OFP menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ruang fiskal luas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk pemerintah baru nanti.
Menurutnya, jika SBY ingin memberikan ruang fiskal yang luas, terdapat beberapa persoalan soal defisit yang sudah habis dan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang juga sudah habis.
"Kita ingin mempertanyakan janji pemerintah SBY tentang ruang fiskal yang luas itu di mana? Karena di belanja K/L sudah habis, di defisit pun sudah habis. Kita ingat ketika presiden SBY pertama kali memerintah 2005, ruang defisit yang digunakan itu hanya 0,8 dari PDB. Padahal PDB yang diperbolehkan kan 2,5," ujar dia di Gedung DPR MPR sebelum Sidang Paripurna, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Sekarang, lanjutnya, yang digunakan Presiden SBY sebesar 2,32, hanya tersisa 0,18. Jika dihitung, kira-kira tinggal Rp20 triliun. Jadi, Dolfie menambahkan, ruang fiskal yang disisakan untuk pemerintahan baru, tanpa menaikkan BBM, hanya Rp20 triliun.
"Jadi sebetulnya kalau SBY mau menaikkan sekarang ya bisa, mungkin saja, jadi SBY naikin tahun ini kemudian pemerintahan baru menaikkan pada 2015. Gitu aja. Tapi Pertanyaan kita kan, mau enggak SBY menaikkan tahun ini? Dalam sisa waktu singkat ini?" ujarnya.
Dolfie beranggapan, jika patokannya pada volume, 46 juta kilo liter (KL), itu akan jebol. Sedangkan di UU APBN yang sekarang, sudah lewat dari angka itu, pemerintah seharusnya menyesuaikan harga BBM.
"Tentu saja ini tidak boleh dibebankan ke pemerintahan baru karena janji pemerintahan SBY juga mengatakan, tidak akan membebani pemerintahan baru. Jadi apapun yang terjadi di APBN-nya SBY, harus ditanggung oleh pemerintahan SBY tidak bisa di-carry over. Itu prinsip APBN 2014, jadi kalau volume BBM jebol di 2014, pemerintah SBY yang harus menanggung," tandasnya.
Menurutnya, jika SBY ingin memberikan ruang fiskal yang luas, terdapat beberapa persoalan soal defisit yang sudah habis dan belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang juga sudah habis.
"Kita ingin mempertanyakan janji pemerintah SBY tentang ruang fiskal yang luas itu di mana? Karena di belanja K/L sudah habis, di defisit pun sudah habis. Kita ingat ketika presiden SBY pertama kali memerintah 2005, ruang defisit yang digunakan itu hanya 0,8 dari PDB. Padahal PDB yang diperbolehkan kan 2,5," ujar dia di Gedung DPR MPR sebelum Sidang Paripurna, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Sekarang, lanjutnya, yang digunakan Presiden SBY sebesar 2,32, hanya tersisa 0,18. Jika dihitung, kira-kira tinggal Rp20 triliun. Jadi, Dolfie menambahkan, ruang fiskal yang disisakan untuk pemerintahan baru, tanpa menaikkan BBM, hanya Rp20 triliun.
"Jadi sebetulnya kalau SBY mau menaikkan sekarang ya bisa, mungkin saja, jadi SBY naikin tahun ini kemudian pemerintahan baru menaikkan pada 2015. Gitu aja. Tapi Pertanyaan kita kan, mau enggak SBY menaikkan tahun ini? Dalam sisa waktu singkat ini?" ujarnya.
Dolfie beranggapan, jika patokannya pada volume, 46 juta kilo liter (KL), itu akan jebol. Sedangkan di UU APBN yang sekarang, sudah lewat dari angka itu, pemerintah seharusnya menyesuaikan harga BBM.
"Tentu saja ini tidak boleh dibebankan ke pemerintahan baru karena janji pemerintahan SBY juga mengatakan, tidak akan membebani pemerintahan baru. Jadi apapun yang terjadi di APBN-nya SBY, harus ditanggung oleh pemerintahan SBY tidak bisa di-carry over. Itu prinsip APBN 2014, jadi kalau volume BBM jebol di 2014, pemerintah SBY yang harus menanggung," tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
