Pencabutan Subsidi BBM Bisa Berantas Illegal Fishing
Pencabutan Subsidi BBM Bisa Berantas Illegal Fishing
A
A
A
JAKARTA - Program kelautan dan maritim yang dicanangkan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) salah satunya mengatasi penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) yang marak terjadi di Indonesia.
Hal tersebut dilakukan melalui pemasangan drone (pesawat tanpa awak) yang seharga Rp1,5 triliun di seluruh wilayah perairan di Indonesia, khususnya yang banyak terjadi illegal fishing.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, kunci untuk merealisasikan pembelian drone tersebut dengan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang selama ini menyedot dana APBN yang cukup besar.
"Kalau saya kuncinya satu, cabut subsidi BBM. Karena dana untuk subsidi itu ada Rp300 triliun di situ. Jadi Rp1 triliun itu kecil," terang Yugi di Gedung Menara Kadin, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Menurutnya, jika anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian drone tersebut dirasa cukup mahal, maka dilihat dari tingkat urgensi wilayahnya. Yang diutamakan terlebih dahulu adalah yang marak terjadi illegal fishing.
"Dilihat urgensinya (pembelian drone). Kalau perlu satu atau dua dulu. Duitnya dari mana? Ya itu dengan subsidi BBM yang dihapus Rp300 triliun itu," imbuhnya.
Dia menjelaskan, upaya tersebut juga bisa dilakukan melalui proses joint venture (patungan) dengan swasta atau perusahaan asing.
"Yang penting semangatnya. Apakah perusahaan asing pakai modal ventura. Selama semangat ada, pasti kreatif. Untuk drone enggak pesimislah," ujar Yugi.
Seperti diketahui, Presiden terpilih Jokowi menuturkan bahwa potensi Indonesia yang hilang lantaran maraknya penangkapan ikan secara ilegal mencapai Rp300 triliun. Sementara dari pasar gelap tuna mencapai Rp14 triliun.
Sebab itu, solusi yang dicanangkannya adalah dengan membeli drone yang per unitnya seharga Rp1,5 triliun, dan akan dipasang di Indonesia bagian timur, tengah, dan barat, terutama di bagian yang marak terjadi illegal fishing.
Hal tersebut dilakukan melalui pemasangan drone (pesawat tanpa awak) yang seharga Rp1,5 triliun di seluruh wilayah perairan di Indonesia, khususnya yang banyak terjadi illegal fishing.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, kunci untuk merealisasikan pembelian drone tersebut dengan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang selama ini menyedot dana APBN yang cukup besar.
"Kalau saya kuncinya satu, cabut subsidi BBM. Karena dana untuk subsidi itu ada Rp300 triliun di situ. Jadi Rp1 triliun itu kecil," terang Yugi di Gedung Menara Kadin, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Menurutnya, jika anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian drone tersebut dirasa cukup mahal, maka dilihat dari tingkat urgensi wilayahnya. Yang diutamakan terlebih dahulu adalah yang marak terjadi illegal fishing.
"Dilihat urgensinya (pembelian drone). Kalau perlu satu atau dua dulu. Duitnya dari mana? Ya itu dengan subsidi BBM yang dihapus Rp300 triliun itu," imbuhnya.
Dia menjelaskan, upaya tersebut juga bisa dilakukan melalui proses joint venture (patungan) dengan swasta atau perusahaan asing.
"Yang penting semangatnya. Apakah perusahaan asing pakai modal ventura. Selama semangat ada, pasti kreatif. Untuk drone enggak pesimislah," ujar Yugi.
Seperti diketahui, Presiden terpilih Jokowi menuturkan bahwa potensi Indonesia yang hilang lantaran maraknya penangkapan ikan secara ilegal mencapai Rp300 triliun. Sementara dari pasar gelap tuna mencapai Rp14 triliun.
Sebab itu, solusi yang dicanangkannya adalah dengan membeli drone yang per unitnya seharga Rp1,5 triliun, dan akan dipasang di Indonesia bagian timur, tengah, dan barat, terutama di bagian yang marak terjadi illegal fishing.
(izz)
Explore More