Subsidi BBM Bisa Dialihkan untuk Infrastruktur Energi

JAKARTA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rencananya akan diusulkan ke presiden terpilih Joko Widodo dengan kisaran harga Rp6.500 sampai Rp10.000 per liter. Menanggapi hal tersebut, Sekjen Dewan Energi Nasional Hadi Purnomo mengatakan, jika harga naik, tentu ada pengurangan subsidi BBM.

"Ya sebenarnya kalau sampai ini naik, kan tentunya ini akan terjadi pengurangan subsidi. Ini sebetulnya sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam kebijakan energi nasional yang baru, yang secara bertahap akan dturunkan," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Artinya, lanjut dia, jikapun masih ada subsidi BBM, harus menjadi subsidi yang tepat sasaran. Karena memang Indonesia dihadapkan pada kondisi minyak yang selalu bergejolak.

"Itu berpengaruh pada geopolitik ini, itu beban subsidi kalau kita tetap melakukan subsidi harga. Itu akan menjadi beban anggaran pemerintah dan sangat luar biasa beratnya," ujar dia.

Menurut Hadi, tu subsidi harga tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur energi. Misalnya, untuk 1 megawatt berkisar USD1 juta, sedangkan subsidi dalam negeri ratusan triliun untuk minyak.

"Itu sekitar 290-an. Kemudian juga subsidi listrik yang melimpah. Nah, itu sebetulnya harus diupayakan. Pengurangan subsidi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun infrastruktur energi yang lain," ujar dia.