Masih Ada Ribuan RTLH di kota Yogyakarta
Masih Ada Ribuan RTLH di kota Yogyakarta
A
A
A
YOGYAKARTA - Jumlah Rumah Kurang Layak Huni (RKLH) atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Yogyakarta masih cukup banyak. Hasil estimasi terhadap data Kartu Menuju Sejahtera (KMS) 2014, diperkirakan jumlahnya ada 3.000-4.000.
Jumlah tersebut hanya memperkirakan data dari jumlah pemegang KMS untuk katagori miskin dan fakir miskin. "Kalau bicara jumlah ya sekitar 3.000-an. Tapi ini kita sedang melakukan pendataan, dan akhir bulan ini target bisa selesai," ujar Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Purnomo, Selasa (26/8/2014).
Dari laporan sementara pendataan yang dilakukan bersama dengan Fakultas Teknik UGM, saat ini jumlah data yang masuk baru sekira 1.700-an RTLH. Keberadaan rumah-rumah tersebut tersebar secara merata di hampir semua wilayah di Kota Yogyakarta dalam bentuk spot-spot yang terpisah-pisah.
Hal tersebut diklaim Purnomo berbeda dengan di daerah lain karena biasanya masih terdapat RTLH yang berada dalam satu blok wilayah. Dengan demikian, proses penanganan tetap melibatkan para pemangku wilayah mulai dari awal proses pendataan yang saat ini melibatkan mahasiswa dari Fakultas Teknik UGM.
Pemkot Yogyakarta tahun ini mengalokasikan dana sekira Rp2,2 miliar untuk merehabilitasi RTLH. Dengan jumlah tersebut tahun kemarin dapat di rehabilitasi sebanyak 433 RTLH. Namun demikian, tahun kemarin ada tambahan bantuan dari Pemda DIY sebanyak 100 RTLH yang dialokasikan oleh Dinas PUPESDM.
Kasubid Data dan Pelaporan Bappeda Kota Yogyakarta Sumitro mengatakan, pendataan yang dilakukan tahun ini akan menjadi dasar acuan program rehabilitasi RTLH setidaknya hingga lima tahun mendatang. Kondisi tersebut mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan perbaikan rumah.
Selain itu, data yang dihasilkan nantinya juga akan diklasifikasi menjadi beberapa kelompok data. "Yang masuk katagori prioritas, kemudian kelompok prioritas kedua dan selanjutnya. Semua itu akan di perwalkan sebagai dasar kegiatan pemerintah daerah," jelasnya.
Bappeda Kota Yogyakarta menurutnya, hanya menyajikan data realitas kondisi yang ada di masyarakat. Sementara untuk pelaksana rehabilitasi diserahkan sepenuhnya kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kimpraswil. Diharapkan proses pendataan akan selesai pada akhir bulan mendatang.
Jumlah tersebut hanya memperkirakan data dari jumlah pemegang KMS untuk katagori miskin dan fakir miskin. "Kalau bicara jumlah ya sekitar 3.000-an. Tapi ini kita sedang melakukan pendataan, dan akhir bulan ini target bisa selesai," ujar Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Purnomo, Selasa (26/8/2014).
Dari laporan sementara pendataan yang dilakukan bersama dengan Fakultas Teknik UGM, saat ini jumlah data yang masuk baru sekira 1.700-an RTLH. Keberadaan rumah-rumah tersebut tersebar secara merata di hampir semua wilayah di Kota Yogyakarta dalam bentuk spot-spot yang terpisah-pisah.
Hal tersebut diklaim Purnomo berbeda dengan di daerah lain karena biasanya masih terdapat RTLH yang berada dalam satu blok wilayah. Dengan demikian, proses penanganan tetap melibatkan para pemangku wilayah mulai dari awal proses pendataan yang saat ini melibatkan mahasiswa dari Fakultas Teknik UGM.
Pemkot Yogyakarta tahun ini mengalokasikan dana sekira Rp2,2 miliar untuk merehabilitasi RTLH. Dengan jumlah tersebut tahun kemarin dapat di rehabilitasi sebanyak 433 RTLH. Namun demikian, tahun kemarin ada tambahan bantuan dari Pemda DIY sebanyak 100 RTLH yang dialokasikan oleh Dinas PUPESDM.
Kasubid Data dan Pelaporan Bappeda Kota Yogyakarta Sumitro mengatakan, pendataan yang dilakukan tahun ini akan menjadi dasar acuan program rehabilitasi RTLH setidaknya hingga lima tahun mendatang. Kondisi tersebut mempertimbangkan beberapa hal diantaranya adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan perbaikan rumah.
Selain itu, data yang dihasilkan nantinya juga akan diklasifikasi menjadi beberapa kelompok data. "Yang masuk katagori prioritas, kemudian kelompok prioritas kedua dan selanjutnya. Semua itu akan di perwalkan sebagai dasar kegiatan pemerintah daerah," jelasnya.
Bappeda Kota Yogyakarta menurutnya, hanya menyajikan data realitas kondisi yang ada di masyarakat. Sementara untuk pelaksana rehabilitasi diserahkan sepenuhnya kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kimpraswil. Diharapkan proses pendataan akan selesai pada akhir bulan mendatang.
(gpr)
Explore More