Indef: RAPBN 2015 Tersandera Subsidi BBM
Indef: RAPBN 2015 Tersandera Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Direktur Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 tersandera subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Belanja pemerintah pusat yang didominasi fungsi pelayanan umum dengan persentase 68,1 % dari total anggaran tersebut habis, yang beberapa diantaranya adalah pengadaan subsidi BBM dan gaji pegawai.
"Selama 5 tahun terakhir ini, APBN kita tersandera subsidi BBM yang sangat besar. Sekitar 20-40% dari total pengeluaran pemerintah pusat," ujar Enny di Jakarta, Rabu (27/8/2014)
Enny menjelaskan bahwa dengan kondisi ini, pemerintah dinilai tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat kecil. Pasalnya, dalam RAPBN 2015, total anggaran belanja subsidi untuk energi sekitar Rp363,5 triliun, namun subsidi yang disasarkan untuk masyarakat kecil sangat minim. Misalnya pangan Rp18,9 triliun, pupuk Rp35,7 triliun dan benih Rp900 miliar.
"Bagaimana kita bisa menstimulus masyarakat kecil, UMKM, infrasturktur, dan indeks pembangunan manusia jika semuanya diarahkan ke subsidi BBM. Padahal sejak tahun 2009, subsidi BBM terus meningkat di saat subsidi lainnya, seperti pangan, pupuk dan benih cenderung stagnan," ungkapnya.
Menurut dia, meningkatnya subsidi BBM tidak hanya disebabkan oleh melonjaknya harga minyak dunia, tapi juga akibat dari tidak masuk akalnya konsumsi BBM. Meningkatnya subsidi BBM lantaran tidak tepat sasaran, sehingga yang menikmati bukan rakyat kecil, namun masyarakat ekonomi menengah ke atas.
"Pemerintah hanya gembar-gembor peduli untuk masyarakat miskin, tapi dari segi kuantitatifnya tidak begitu. Pemerintah nampak lebih peduli kepada masyarakat menengah ke atas," lanjutnya.
Enny berpendapat, pemerintah seperti meninggalkan pembangunan pendidikan dan kesehatan, tapi menggenjot BBM bersubsidi, yang banyak digunakan oleh masyakarat menengah ke atas.
"Dengan kondisi tersebut, pemerintah terkesan mengabaikan fungsi terhadap masyarakat kecil," pungkasnya.
Belanja pemerintah pusat yang didominasi fungsi pelayanan umum dengan persentase 68,1 % dari total anggaran tersebut habis, yang beberapa diantaranya adalah pengadaan subsidi BBM dan gaji pegawai.
"Selama 5 tahun terakhir ini, APBN kita tersandera subsidi BBM yang sangat besar. Sekitar 20-40% dari total pengeluaran pemerintah pusat," ujar Enny di Jakarta, Rabu (27/8/2014)
Enny menjelaskan bahwa dengan kondisi ini, pemerintah dinilai tidak peduli terhadap kebutuhan masyarakat kecil. Pasalnya, dalam RAPBN 2015, total anggaran belanja subsidi untuk energi sekitar Rp363,5 triliun, namun subsidi yang disasarkan untuk masyarakat kecil sangat minim. Misalnya pangan Rp18,9 triliun, pupuk Rp35,7 triliun dan benih Rp900 miliar.
"Bagaimana kita bisa menstimulus masyarakat kecil, UMKM, infrasturktur, dan indeks pembangunan manusia jika semuanya diarahkan ke subsidi BBM. Padahal sejak tahun 2009, subsidi BBM terus meningkat di saat subsidi lainnya, seperti pangan, pupuk dan benih cenderung stagnan," ungkapnya.
Menurut dia, meningkatnya subsidi BBM tidak hanya disebabkan oleh melonjaknya harga minyak dunia, tapi juga akibat dari tidak masuk akalnya konsumsi BBM. Meningkatnya subsidi BBM lantaran tidak tepat sasaran, sehingga yang menikmati bukan rakyat kecil, namun masyarakat ekonomi menengah ke atas.
"Pemerintah hanya gembar-gembor peduli untuk masyarakat miskin, tapi dari segi kuantitatifnya tidak begitu. Pemerintah nampak lebih peduli kepada masyarakat menengah ke atas," lanjutnya.
Enny berpendapat, pemerintah seperti meninggalkan pembangunan pendidikan dan kesehatan, tapi menggenjot BBM bersubsidi, yang banyak digunakan oleh masyakarat menengah ke atas.
"Dengan kondisi tersebut, pemerintah terkesan mengabaikan fungsi terhadap masyarakat kecil," pungkasnya.
(rna)
Explore More