Masyarakat Harus Disiapkan Sebelum BBM Naik
Kamis, 28 Agustus 2014 - 15:20 WIB
Masyarakat Harus Disiapkan Sebelum BBM Naik
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil mengatakan, kapanpun rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang terpenting masyarakat disiapkan untuk menghadapinya.
"Saya meminta semua pihak, semua penanggung jawab memahami persoalan ini. Nah, persoalan dia dinaikkan sekarang atau setelah Oktober, ya sama saja. Yang penting masyarakat disiapkan," jelas dia di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, semua tokoh yang berkaitan dengan kebijakan tersebut perlu dikomunikasikan, dan dirembukkan bersama. Djalil menilai persoalan BBM adalah persoalan bersama.
"Semua tokoh diajak dikomunikasikan bahwa ini persoalan kita bersama. Jangan minggu kemarin kebijakannya dibatasi tapi sekarang di lepas lagi. Menurut saya itu kurang bagus. Sebuah kebijakan itu harus konsisten," tukas Djalil.
Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, BPH Migas dan BUMN Minyak dan Gas (Migas) PT Pertamina (Persero) telah menerapkan sejumlah cara untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi.
Awalnya kebijakan tersebut dilakukan dengan menerapkan jam penjualan BBM bersubsidi di SPBU Jakarta Pusat, peniadaan penjualan BBM subsidi jenis premium di jalan tol, dan pembatasan penjualan BBM subsidi untuk nelayan.
Namun belum lama kebijakan tersebut diterapkan, Pertamina membuat kebijakan baru melalui pengkitiran/penjatahan penjualan BBM subsidi, tyaitu solar dikurangi 10-15% dan premium 5%.
Kebijakan tersebut pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bahkan telah menimbulkan panic buying dan antrean panjang di sejumlah SPBU. Dan pada akhirnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) meminta agar Pertamina menghentikan kebijakan tersebut.
"Saya meminta semua pihak, semua penanggung jawab memahami persoalan ini. Nah, persoalan dia dinaikkan sekarang atau setelah Oktober, ya sama saja. Yang penting masyarakat disiapkan," jelas dia di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Lebih lanjut dia mengatakan, semua tokoh yang berkaitan dengan kebijakan tersebut perlu dikomunikasikan, dan dirembukkan bersama. Djalil menilai persoalan BBM adalah persoalan bersama.
"Semua tokoh diajak dikomunikasikan bahwa ini persoalan kita bersama. Jangan minggu kemarin kebijakannya dibatasi tapi sekarang di lepas lagi. Menurut saya itu kurang bagus. Sebuah kebijakan itu harus konsisten," tukas Djalil.
Seperti diketahui, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, BPH Migas dan BUMN Minyak dan Gas (Migas) PT Pertamina (Persero) telah menerapkan sejumlah cara untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi.
Awalnya kebijakan tersebut dilakukan dengan menerapkan jam penjualan BBM bersubsidi di SPBU Jakarta Pusat, peniadaan penjualan BBM subsidi jenis premium di jalan tol, dan pembatasan penjualan BBM subsidi untuk nelayan.
Namun belum lama kebijakan tersebut diterapkan, Pertamina membuat kebijakan baru melalui pengkitiran/penjatahan penjualan BBM subsidi, tyaitu solar dikurangi 10-15% dan premium 5%.
Kebijakan tersebut pun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bahkan telah menimbulkan panic buying dan antrean panjang di sejumlah SPBU. Dan pada akhirnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) meminta agar Pertamina menghentikan kebijakan tersebut.
(izz)
Lihat Juga :
