Solusi Mantan Menteri Perumahan Terkait Backlog
Solusi Mantan Menteri Perumahan Terkait Backlog
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia ke depan perlu menangani masalah di sektor perumahan secara serius, mengingat kebutuhan papan untuk masyarakat atau backlog semakin meningkat setiap tahun.
Menteri Negara Perumahan Rakyat periode 1988-1993 di era Kabinet Pembangunan, Siswono Yudo Husodo mengatakan, pemerintah diharapkan dapat mendorong industrialisasi perumahan agar ketersediaan rumah untuk masyarakat terpenuhi dengan baik.
"Masalah perumahan di Indonesia harus ditangani secara serius oleh pemerintah ke depan. Sebab hingga saat ini kebutuhan papan terus meningkat, sedangkan pasokannya belum optimal," kata dia dalam rilisnya Kamis (28/8/2014).
Dia menjelaskan, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga kini pemerintah selalu menghadapi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, khususnya sektor perumahan.
Ketidakmampuan pemerintah menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau menyebabkan pasokan rumah tidak mampu mengejar jumlah kebutuhan rumah masyarakat.
"Pemerintah perlu mengelompokkan penanganan masalah perumahan menjadi dua, yakni perumahan di desa dan perkotaan. Pemerintah perlu memberikan penyuluhan tentang rumah sehat bagi masyarakat di desa dan membangun hunian vertikal untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan," terang Suswono.
Adanya industrialisasi di sektor perumahan, lanjut dia, akan membuat pemerintah lebih mudah untuk membangun rumah baik tapak maupun vertikal dengan waktu yang relatif cepat, seragam dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
"Pemerintah perlu mendorong terwujudnya industrialisasi di sektor perumahan agar seperti ubin dan modul bangunan yang lain. Sehingga dapat mengurangi terbuangnya bahan bangunan saat proses pembangunan rumah berlangsung," pungkasnya.
Menteri Negara Perumahan Rakyat periode 1988-1993 di era Kabinet Pembangunan, Siswono Yudo Husodo mengatakan, pemerintah diharapkan dapat mendorong industrialisasi perumahan agar ketersediaan rumah untuk masyarakat terpenuhi dengan baik.
"Masalah perumahan di Indonesia harus ditangani secara serius oleh pemerintah ke depan. Sebab hingga saat ini kebutuhan papan terus meningkat, sedangkan pasokannya belum optimal," kata dia dalam rilisnya Kamis (28/8/2014).
Dia menjelaskan, sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga kini pemerintah selalu menghadapi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, khususnya sektor perumahan.
Ketidakmampuan pemerintah menyediakan rumah layak huni dengan harga terjangkau menyebabkan pasokan rumah tidak mampu mengejar jumlah kebutuhan rumah masyarakat.
"Pemerintah perlu mengelompokkan penanganan masalah perumahan menjadi dua, yakni perumahan di desa dan perkotaan. Pemerintah perlu memberikan penyuluhan tentang rumah sehat bagi masyarakat di desa dan membangun hunian vertikal untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan," terang Suswono.
Adanya industrialisasi di sektor perumahan, lanjut dia, akan membuat pemerintah lebih mudah untuk membangun rumah baik tapak maupun vertikal dengan waktu yang relatif cepat, seragam dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
"Pemerintah perlu mendorong terwujudnya industrialisasi di sektor perumahan agar seperti ubin dan modul bangunan yang lain. Sehingga dapat mengurangi terbuangnya bahan bangunan saat proses pembangunan rumah berlangsung," pungkasnya.
(izz)
Explore More