Pertemuan SBY-Jokowi Tidak Hanya Bahas BBM
Sabtu, 30 Agustus 2014 - 17:35 WIB
Pertemuan SBY-Jokowi Tidak Hanya Bahas BBM
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) menuturkan, usai pertemuan empat mata antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), telah ditunjuk tiga Menteri yang akan menjadi penyambung lidah untuk berbicara dengan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).
"Presiden melalui Menkopolhukam Joko Suyanto menyampaikan bahwa ada tiga orang yang ditunjuk Presiden mewakili pemerintah yang sekarang, untuk bicara dengan pemerintahan Jokowi - JK," ucapnya di kantor Kemenko Jakarta, Jumat (29/8/2014) malam.
Dia menyebutkan, tiga Menteri tersebut adalah Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Menko Perekonomian, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
"Muaranya harus kepada tiga orang. Sampai hari ini belum ada permintaan dari Pak Jokowi-JK," imbuhnya.
CT menuturkan, pemerintah akan berusaha menjembatani keinginan pemerintah baru untuk menggali informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah selanjutnya. "Sehingga sudah bisa on board pada 20 Oktober," jelasnya.
Menurutnya, dalam pertemuan empat mata antara kedua belah pihak beberapa waktu lalu, SBY dan Jokowi lebih banyak berbicara tentang APBN dan hal kenegaraan lainnya.
"Pembicaraan kan lama dua jam pasti juga bicara hal-hal kenegaraan. Menurut saya pemerintahan Jokowi-JK didukung oleh partai-partai pendukung harusnya pembahasan di DPR untuk RAPBN 2015 dikawal betul oleh fraksi pendukungnya bukan kewenangan pemerintah semata. Jangan lupa hak budget di DPR," tandasnya.
"Presiden melalui Menkopolhukam Joko Suyanto menyampaikan bahwa ada tiga orang yang ditunjuk Presiden mewakili pemerintah yang sekarang, untuk bicara dengan pemerintahan Jokowi - JK," ucapnya di kantor Kemenko Jakarta, Jumat (29/8/2014) malam.
Dia menyebutkan, tiga Menteri tersebut adalah Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan HAM (Polhukam), Menko Perekonomian, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
"Muaranya harus kepada tiga orang. Sampai hari ini belum ada permintaan dari Pak Jokowi-JK," imbuhnya.
CT menuturkan, pemerintah akan berusaha menjembatani keinginan pemerintah baru untuk menggali informasi yang lengkap mengenai apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah selanjutnya. "Sehingga sudah bisa on board pada 20 Oktober," jelasnya.
Menurutnya, dalam pertemuan empat mata antara kedua belah pihak beberapa waktu lalu, SBY dan Jokowi lebih banyak berbicara tentang APBN dan hal kenegaraan lainnya.
"Pembicaraan kan lama dua jam pasti juga bicara hal-hal kenegaraan. Menurut saya pemerintahan Jokowi-JK didukung oleh partai-partai pendukung harusnya pembahasan di DPR untuk RAPBN 2015 dikawal betul oleh fraksi pendukungnya bukan kewenangan pemerintah semata. Jangan lupa hak budget di DPR," tandasnya.
(dol)
Lihat Juga :
