Pemerintah Didesak Selesaikan Masalah Industri Penerbangan
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) terus meminta pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi industri penerbangan di Indonesia.
Pasalnya, saat ini banyak persoalan yang menimpa anggota INACA dan berpotensi mengganggu kelancaran operasional di masa mendatang.
"Apa yang sudah coba di urus dan di dorong nampaknya belum ada pergerakan signifikan," ujar Ketua INACA Arif Wibowo saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Dia mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang seharusnya menjadi perhatian penting untuk para pemangku kepentingan.
Arif menjelaskan, persoalan itu antara lain depresiasi nilai rupiah yang semakin membebani biaya operasional, meroketnya harga avtur, pelaksanaan audit dan fasilitas kendaraan, serta bea masuk suku cadang pesawat yang tinggi.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ini saatnya pemerintah memberikan kepastian bagi INACA mengingat tantangan industri penerbangan ke depan semakin berat, terutama menjelang pemberlakuan ASEAN Open Sky Policy pada 2015.
Dia mengaku, apabila kondisi ini membuat 'pressure' pada sejumlah pelaku usaha dan mereka tidak bisa survive, bagaimana harus menghadapi tantangan ke depan.
Pasalnya, saat ini banyak persoalan yang menimpa anggota INACA dan berpotensi mengganggu kelancaran operasional di masa mendatang.
"Apa yang sudah coba di urus dan di dorong nampaknya belum ada pergerakan signifikan," ujar Ketua INACA Arif Wibowo saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Dia mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang seharusnya menjadi perhatian penting untuk para pemangku kepentingan.
Arif menjelaskan, persoalan itu antara lain depresiasi nilai rupiah yang semakin membebani biaya operasional, meroketnya harga avtur, pelaksanaan audit dan fasilitas kendaraan, serta bea masuk suku cadang pesawat yang tinggi.
Lebih lanjut dia menjelaskan, ini saatnya pemerintah memberikan kepastian bagi INACA mengingat tantangan industri penerbangan ke depan semakin berat, terutama menjelang pemberlakuan ASEAN Open Sky Policy pada 2015.
Dia mengaku, apabila kondisi ini membuat 'pressure' pada sejumlah pelaku usaha dan mereka tidak bisa survive, bagaimana harus menghadapi tantangan ke depan.
(izz)