Pemerintah Bertemu Tim Transisi Bahas RAPBN 2015

Rabu, 10 September 2014 - 10:41 WIB
Pemerintah Bertemu Tim Transisi Bahas RAPBN 2015
Pemerintah Bertemu Tim Transisi Bahas RAPBN 2015
A A A
JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Kesejahteraan Rakyat hari ini melakukan pertemuan dengan tim transisi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Ketua Tim Transisi Rini Sumarno menuturkan, pihaknya memang telah menjadwalkan untuk bertemu pemerintahan. Menurutnya, beberapa hal yang dibahas terkait bidang perekonomian dan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Pihaknya menegaskan memang sudah menjadwal pertemuan dengan Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) dan Menko Kesra Agung Laksono untuk membahas beberapa hal.

"Pertama berkenalan dan selanjutnya membahas beberapa hal sehubungan dengan hal yang bersangkutan dengan perekonomian. Kami sangat berharap diskusinya terbuka. RAPBN 2015 juga dibahas dan persiapan lainnya," tuturnya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (10/9/2014).

Rini berharap, proses transisi pemerintahan dari Presiden SBY ke Jokowi dapat berjalan dengan mulus.

"Bagaimana dengan perogram dari Pak SBY ke Jokowi bisa kami jalankan dengan baik. (subsidi BBM) Nanti kita catat sebagai pertanyaan utama. Yang datang Pak Eko (Eko Putro Sandjojo) , Pak Andi (Andi Widjajanto), saya dan Hasto (Hasto Kristianto). empat orang yang datang. Intinya kita mau mendengarkan masukan," imbuhnya.

Sementara itu CT mengatakan, dalam hal ini pemerintah bertugas untuk membantu agar proses transisi pemerintahan ini berjalan dengan baik.

"Prinsipnya tugas pemerintah sekarang hanya membantu dan memastikan pemerintahan yang akan datang bisa menjalankan fungsinya dengan baik," tutur dia.

Senada dengan CT, Menko Kesra Agung Laksono juga mengatakan bahwa pemerintah bertugas untuk memastikan proses transisi ini berjalan lancar dan efisien. Sayangnya Agung belum bisa menginformasikan secara mendalam apa yang akan dibahas.

"Biar lebih efisien. Saya belum tahu. Kalau capaian-capaian dilanjutkan mendatang. BPJS itu kuasa UU, bukan saya," tandas Agung.
(izz)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5938 seconds (0.1#10.140)