BBM Subsidi untuk Nelayan di Sulut Aman
BBM Subsidi untuk Nelayan di Sulut Aman
A
A
A
MANADO - Meski pemerintah telah melakukan kebijakan pengendalian konsumsi/pengurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar sebesar 20% di lembaga penyalur nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) secara nasional, membuat tak sedikit nelayan kesulitan mencari BBM subsidi.
Namun pemangkasan ini tidak berlaku bagi sejumlah Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) di Sulawesi Utara (Sulut). Menurut Sales Executive BBM Retail Pertamina Area Manado Arief Rachman, sejauh ini pihaknya belum melakukan pemangkasan BBM jenis solar di tujuh SPDN yang ada di Sulut.
"Pasokan kami masih normal perbulannya ke tujuh SPDN di Sulut. Belum ada pemangkasan maupun pembatasan kouta lainnya. Sebab konsekuensi dari penyaluran BBM bersubsidi disesuaikan dengan kuota yang tersedia," jelasnya, Selasa, (9/9/2014)
Mesti tak merinci penyaluran BBM subsidi di tujuh SPDN di Sulut, dengan alasan lupa. Rachman mengaku, ada sekitar ratusan kiloliter disuplai di sejumlah SPDN. "Kuotanya saya tidak hafal pasti, yang jelas selama ini BBM untuk nelayan aman-aman saja. No problem," ujarnya.
Dia mengatakan, perbandingan suplai BBM subsidi jenis solar di 46 SPBU di Sulut, jauh lebih sedikit dengan kouta yang disalurkan ke SPDN. "Penyaluran ke 46 SPBU di Sulut itu berkisar 250 kl hingga 300 kl per hari. Sementara SPDN hitungannya perbulan, barulah hampir setara dengan penyaluran per hari di SPBU. Dan selama ini kami tidak ada kendala," terangnya.
Untuk penyaluran ke kapal nelayan, sesuai kesepakatan Pertamina dan DKP, kata dia, mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT (Gross Ton). "Bagi nelayan yang ingin mendapatkan BBM wajib memiliki kartu nelayan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dalam arti kata, BBM subsidi tepat sasaran," ungkapnya.
Sementara itu, Caleg Anggota DPD-RI Benny Rhamdani ditemui di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting bersama ratusan nelayan mengaku, kelangkaan BBM subsidi untuk nelayan Manado memang belum terlihat. Tapi lambat laun, jika kouta BBM dipangkas, bukan tidak mungkin fenomena ini akan mempengaruhi kehidupan nelayan. "Kita kan tahu, di daerah Tuminting ini adalah kawasan nelayan, warga sebagian besar bersandar pada kehidupan hasil laut," jelasnya.
Secara umum, nelayan di Sulut kata dia terus mengalami penurunan. Dari total penduduk Sulut 2,2 juta jiwa, 30.000-an itu berprofesi sebagai nelayan. Namun saat ini, total nelayan mengalami penurunan drastis, yakni sisa 3.000 an nelayan. "Yang menjadi hambatan nelayan saat ini bukan karena BBM. Tapi tempat tambatan kapal yang layak, hingga saat ini belum ada sama sekali," katanya.
Selain itu, lanjut dia, adalah penangkapan yang kian berkurang akibat menjamurnya reklamasi pantai membuat tempat persembunyian ikan (karang) terusik dan akhirnya menjauh. "Reklamasi sah-sah saja, asalkan itu ada perimbangan dan manfaat besar bagi rakyat. Bukan reklamasi yang merugikan, dan dampaknya membuat kehidupan para nelayan kusut. Apalagi saat ini arus perairan Manado kian membahayakan," jelasnya.
"Segala masukan nelayan di Kota Manado mapun Sulut secara umum, akan saya perjuangkan di kursi DPD-RI nanti. Ini janji saya baik kepada masyarakat dan terlebih khusus pada Tuhan," ungkapnya.
Sementara Roy Maningkas, Pokja Ekonomi/APBN Ruma Transisi Jokowi-JK Roy mengatakan seluruh nelayan di Sulawesi Utara dan Tanah Air pada umumnya akan mendapatkan anggaran dari presiden terpilik Jokowi-JK. "Ini salah satu program Jokowi-JK untuk memberikan kehidupan yang layak bagi nelayan," jelasnya.
Anggaran tersebut kata dia, diambil dari APBN-P sebesar Rp185 triliun. Anggaran ini akan dialirkan ke para nelayan di nusantara termasuk BBM bersubsidi bagi nelayan dan masyarakat umum. "Prakteknya kami tinggal menunggu presiden terpilih saat duduk nanti," jelasnya.
Mengenai adanya kesamaan harga BBM bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dan nelayan, Matingkas mengaku, yang jelas diusahakan ada harga khusus BBM subsidi bagi nelayan dibandingkan dengan masyarakat umum yang juga pengguna BBM bersubsidi.
Namun pemangkasan ini tidak berlaku bagi sejumlah Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) di Sulawesi Utara (Sulut). Menurut Sales Executive BBM Retail Pertamina Area Manado Arief Rachman, sejauh ini pihaknya belum melakukan pemangkasan BBM jenis solar di tujuh SPDN yang ada di Sulut.
"Pasokan kami masih normal perbulannya ke tujuh SPDN di Sulut. Belum ada pemangkasan maupun pembatasan kouta lainnya. Sebab konsekuensi dari penyaluran BBM bersubsidi disesuaikan dengan kuota yang tersedia," jelasnya, Selasa, (9/9/2014)
Mesti tak merinci penyaluran BBM subsidi di tujuh SPDN di Sulut, dengan alasan lupa. Rachman mengaku, ada sekitar ratusan kiloliter disuplai di sejumlah SPDN. "Kuotanya saya tidak hafal pasti, yang jelas selama ini BBM untuk nelayan aman-aman saja. No problem," ujarnya.
Dia mengatakan, perbandingan suplai BBM subsidi jenis solar di 46 SPBU di Sulut, jauh lebih sedikit dengan kouta yang disalurkan ke SPDN. "Penyaluran ke 46 SPBU di Sulut itu berkisar 250 kl hingga 300 kl per hari. Sementara SPDN hitungannya perbulan, barulah hampir setara dengan penyaluran per hari di SPBU. Dan selama ini kami tidak ada kendala," terangnya.
Untuk penyaluran ke kapal nelayan, sesuai kesepakatan Pertamina dan DKP, kata dia, mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 GT (Gross Ton). "Bagi nelayan yang ingin mendapatkan BBM wajib memiliki kartu nelayan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, dalam arti kata, BBM subsidi tepat sasaran," ungkapnya.
Sementara itu, Caleg Anggota DPD-RI Benny Rhamdani ditemui di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting bersama ratusan nelayan mengaku, kelangkaan BBM subsidi untuk nelayan Manado memang belum terlihat. Tapi lambat laun, jika kouta BBM dipangkas, bukan tidak mungkin fenomena ini akan mempengaruhi kehidupan nelayan. "Kita kan tahu, di daerah Tuminting ini adalah kawasan nelayan, warga sebagian besar bersandar pada kehidupan hasil laut," jelasnya.
Secara umum, nelayan di Sulut kata dia terus mengalami penurunan. Dari total penduduk Sulut 2,2 juta jiwa, 30.000-an itu berprofesi sebagai nelayan. Namun saat ini, total nelayan mengalami penurunan drastis, yakni sisa 3.000 an nelayan. "Yang menjadi hambatan nelayan saat ini bukan karena BBM. Tapi tempat tambatan kapal yang layak, hingga saat ini belum ada sama sekali," katanya.
Selain itu, lanjut dia, adalah penangkapan yang kian berkurang akibat menjamurnya reklamasi pantai membuat tempat persembunyian ikan (karang) terusik dan akhirnya menjauh. "Reklamasi sah-sah saja, asalkan itu ada perimbangan dan manfaat besar bagi rakyat. Bukan reklamasi yang merugikan, dan dampaknya membuat kehidupan para nelayan kusut. Apalagi saat ini arus perairan Manado kian membahayakan," jelasnya.
"Segala masukan nelayan di Kota Manado mapun Sulut secara umum, akan saya perjuangkan di kursi DPD-RI nanti. Ini janji saya baik kepada masyarakat dan terlebih khusus pada Tuhan," ungkapnya.
Sementara Roy Maningkas, Pokja Ekonomi/APBN Ruma Transisi Jokowi-JK Roy mengatakan seluruh nelayan di Sulawesi Utara dan Tanah Air pada umumnya akan mendapatkan anggaran dari presiden terpilik Jokowi-JK. "Ini salah satu program Jokowi-JK untuk memberikan kehidupan yang layak bagi nelayan," jelasnya.
Anggaran tersebut kata dia, diambil dari APBN-P sebesar Rp185 triliun. Anggaran ini akan dialirkan ke para nelayan di nusantara termasuk BBM bersubsidi bagi nelayan dan masyarakat umum. "Prakteknya kami tinggal menunggu presiden terpilih saat duduk nanti," jelasnya.
Mengenai adanya kesamaan harga BBM bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dan nelayan, Matingkas mengaku, yang jelas diusahakan ada harga khusus BBM subsidi bagi nelayan dibandingkan dengan masyarakat umum yang juga pengguna BBM bersubsidi.
(gpr)
Explore More