Sumber Pendanaan Proyek Tol Sumatera
Senin, 15 September 2014 - 08:30 WIB
Sumber Pendanaan Proyek Tol Sumatera
A
A
A
JAKARTA - Sumber pendanaan PT Hutama Karya (HK), dalam pelaksanaan pembangunan Tol Sumatera berasal dari berbagai penyertaan modal.
Yaitu, penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dari pinjaman pemerintah luar negeri dan atau dalam negeri, penerbitan obligasi serta pinjaman.
"Termasuk pinjaman dari lembaga kleuangan, termasuk lembaga keuangan multilateral, pinjaman pendanaan dari badan investasi pemerintah serta pendanaan lain berdasarkan ketentuan perundangan," ujar Deputi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy Supriadi Priatna.
Dia menyebutkan, dalam pelaksanaan pembangunan Tol Sumatera Kementerian PU maupun BUMN akan bersifat koordinasi selaku kementerian teknis.
"Kementerian BUMN misalnya, akan melakukan pembinaan karena HK merupakan badan usaha milik negara," katanya.
"Sementara Kementerian PU akan melakukan verifikasi terkait pemabngunan tol tersebut. Salah satunya menetapkan rencana pengusahaan jalan tol dari PT HK," lanjut Dedy.
Menteri PU, Djoko Kirmanto mengatakan, tahap awal ruas yang akan dikerjakan PT Hutama Karya melalui penugasan tersebut, antara lain ruas Palembang-Indralaya dan Medan Binjai.
"Meskipun pembebasan lahannya belum rampung sepenuhnya, namun untuk ruas Medan-Binjai itu 70% lahannya milik BUMN sehingga hanya perlu koordinasi. Rencananya akan kami launching Oktober pekan ini," tandasnya.
Yaitu, penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dari pinjaman pemerintah luar negeri dan atau dalam negeri, penerbitan obligasi serta pinjaman.
"Termasuk pinjaman dari lembaga kleuangan, termasuk lembaga keuangan multilateral, pinjaman pendanaan dari badan investasi pemerintah serta pendanaan lain berdasarkan ketentuan perundangan," ujar Deputi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy Supriadi Priatna.
Dia menyebutkan, dalam pelaksanaan pembangunan Tol Sumatera Kementerian PU maupun BUMN akan bersifat koordinasi selaku kementerian teknis.
"Kementerian BUMN misalnya, akan melakukan pembinaan karena HK merupakan badan usaha milik negara," katanya.
"Sementara Kementerian PU akan melakukan verifikasi terkait pemabngunan tol tersebut. Salah satunya menetapkan rencana pengusahaan jalan tol dari PT HK," lanjut Dedy.
Menteri PU, Djoko Kirmanto mengatakan, tahap awal ruas yang akan dikerjakan PT Hutama Karya melalui penugasan tersebut, antara lain ruas Palembang-Indralaya dan Medan Binjai.
"Meskipun pembebasan lahannya belum rampung sepenuhnya, namun untuk ruas Medan-Binjai itu 70% lahannya milik BUMN sehingga hanya perlu koordinasi. Rencananya akan kami launching Oktober pekan ini," tandasnya.
(dmd)
