Blok Mahakam Belum Tentu Kembali ke Tangan Total
Selasa, 23 September 2014 - 17:19 WIB
Blok Mahakam Belum Tentu Kembali ke Tangan Total
A
A
A
SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak menyatakan, jika peresmian proyek Sisi-Nubi fase 2B di Blok Mahakam bukan merupakan sinyal bakal diperpanjangnya kontrak Total E&P Indonesie.
Meski peresmian tersebut dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun belum ada keputusan kepada siapa pengelolaan Blok Mahakam akan diserahkan.
Kontrak Total di Blok Mahakam akan berakhir pada 2017. Meski Total sudah mengajukan proposal perpanjangan kontrak ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada keputusan nasib pengelola Blok Mahakam.
Sementara, penunjukan kontraktor di Blok Mahakam akan diserahkan ke pemerintahan baru.
"Proyek itu direncanakan sejak lama diresmikan seiring selesainya Sisi-Nubi 2B. Tidak bisa dikatakan sinyal Blok Mahakam akan jatuh ke tangan siapa hanya karena peresmian itu," katanya, Selasa (23/9/2014).
Awang menyadari jika hak untuk memutuskan pengelola selanjutnya di kawasan kaya migas itu ada di tangan pemerintah pusat.
Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara hanya berupaya memperjuangkan hak bagi hasil dalam bentuk participating interest 10%.
"Pemerintah Kaltim dan Kukar tengah menuntut untuk mendapatkan haknya, participating interest sebesar 10%," katanya.
Namun, Awang berharap perpanjangan kontrak Blok Mahakam itu sebaiknya diputuskan kabinet SBY.
"Sejauh ini Pemprov Kaltim sudah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat, dan belum ada keputusan dari mereka," ujarnya.
Meski peresmian tersebut dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun belum ada keputusan kepada siapa pengelolaan Blok Mahakam akan diserahkan.
Kontrak Total di Blok Mahakam akan berakhir pada 2017. Meski Total sudah mengajukan proposal perpanjangan kontrak ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada keputusan nasib pengelola Blok Mahakam.
Sementara, penunjukan kontraktor di Blok Mahakam akan diserahkan ke pemerintahan baru.
"Proyek itu direncanakan sejak lama diresmikan seiring selesainya Sisi-Nubi 2B. Tidak bisa dikatakan sinyal Blok Mahakam akan jatuh ke tangan siapa hanya karena peresmian itu," katanya, Selasa (23/9/2014).
Awang menyadari jika hak untuk memutuskan pengelola selanjutnya di kawasan kaya migas itu ada di tangan pemerintah pusat.
Provinsi Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara hanya berupaya memperjuangkan hak bagi hasil dalam bentuk participating interest 10%.
"Pemerintah Kaltim dan Kukar tengah menuntut untuk mendapatkan haknya, participating interest sebesar 10%," katanya.
Namun, Awang berharap perpanjangan kontrak Blok Mahakam itu sebaiknya diputuskan kabinet SBY.
"Sejauh ini Pemprov Kaltim sudah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat, dan belum ada keputusan dari mereka," ujarnya.
(izz)
