DPR: Tak Masalah Petral Dibekukan
Rabu, 24 September 2014 - 16:50 WIB
DPR: Tak Masalah Petral Dibekukan
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai tidak masalah jika pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membekukan Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Namun, lanjut dia, ketika sudah dibekukan jangan sampai membuat yang baru. Karena, yang paling penting itu bukan dibentuknya. Namun sistemnya dibenahi dan pilih orang yang tepat juga.
"Pak Jokowi kan belum dilantik. Kalau ada perubahan ya enggak apa-apa. Kita positif saja soal Petral ini. Karena saya lihat beliau berkomitmen. Leadership beliau sangat dibutuhkan kita semua," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Menurutnya, yang paling utama untuk memperbaiki Petral adalah masalah keterbukaan. Apapun masalahnya, yang pastinya Petral harus terbuka dan jujur. Terutama untuk masalah pembelanjaan dan cost produksi.
"Kalau saja Petral terbuka dalam intern perusahaannya, itu sudah bagus. Dan tidak akan ada masalah macam ini," kata dia.
Bobby mengatakan, jika Petral tidak ada pun tidak menjadi masalah. Namun harus dilihat juga perubahan entitasnya.
"Perubahannya bisa atau enggak dinaikkan pendapatan negara. Bukan hanya masalah perubahan korporasi," tandasnya.
Namun, lanjut dia, ketika sudah dibekukan jangan sampai membuat yang baru. Karena, yang paling penting itu bukan dibentuknya. Namun sistemnya dibenahi dan pilih orang yang tepat juga.
"Pak Jokowi kan belum dilantik. Kalau ada perubahan ya enggak apa-apa. Kita positif saja soal Petral ini. Karena saya lihat beliau berkomitmen. Leadership beliau sangat dibutuhkan kita semua," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Menurutnya, yang paling utama untuk memperbaiki Petral adalah masalah keterbukaan. Apapun masalahnya, yang pastinya Petral harus terbuka dan jujur. Terutama untuk masalah pembelanjaan dan cost produksi.
"Kalau saja Petral terbuka dalam intern perusahaannya, itu sudah bagus. Dan tidak akan ada masalah macam ini," kata dia.
Bobby mengatakan, jika Petral tidak ada pun tidak menjadi masalah. Namun harus dilihat juga perubahan entitasnya.
"Perubahannya bisa atau enggak dinaikkan pendapatan negara. Bukan hanya masalah perubahan korporasi," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
