DPR Sepakati Pagu Anggaran Empat Kementerian
Jum'at, 26 September 2014 - 13:03 WIB
DPR Sepakati Pagu Anggaran Empat Kementerian
A
A
A
JAKARTA - Komisi VI DPR RI akhirnya menyetujui seluruh pagu anggaran empat kementerian, yakni Kementerian Menteri Perindustrian, Kemenrterian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN.
Persetujuan itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto dalam rapat kerja bersama empat kementerian tersebut dan RDP dengan Kepala BKPM, Kepala BP Batam, Kepala BKPS Sabang, Ketua KPPU dan Kepala BSN mengenai RKKAL 2015 hari ini.
Dia menyebutkan, pagu anggaran Kementerian Peridustrian (Keenperin) 2015 sebesar Rp2,705 triliun berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.02/214 tanggal 10 Juli 2014.
"Komisi VI juga dapat menerima dan menyetujui tambahan anggaran Kemenperin 2015 sebesar Rp37,791 miliar. Sehingga total pagu anggaran Kemenperin menjadi Rp2,743,315 triliun," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Selanjutnya, Komisi VI juga menyetujui pagu anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2015 sebesar Rp2,384 triliun berdasarkan KMK Nomor 278/KMK.02/214 tanggal 10 Juli 2014.
Selain itu, juga menyetujui tambahan anggaran Kemendag sebesar Rp111,183 miliar. "Sehingga total anggaran Kemendag menjadi Rp2,495 triliun," paparnya.
Untuk kementerian Koperasi dan UKM, lanjut Airlangga, pihaknya menyetujui pagu anggaran 2015 sebesar Rp1,451 triliun berdasarkan Nomor 278/KMK.02/214 tanggal 10 Juli 2014.
DPR juga menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp2,674 miliar. Dengan demikian, total alokasi anggaran Kemenkop UKM menjadi Rp1,453 triliun.
Sementara, untuk pagu anggaran Kementerian BUMN, Airlangga menyetujui anggaran sebesar Rp132,922 miliar dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp886,882 juta. Sehingga total alokasi anggaran Kementerian BUMN menjadi Rp133,809 triliun.
"Komisi VI juga menyetujui pagu anggaran BKPM RI 2015 sebesar Rp632,13 miliar, dan tambahan anggaran sebesar Rp3,786 miliar, sehingga total alokasi anggaran BKPM di 2015 menjadi Rp635,922 miliar," tambah dia.
Selain itu, Komisi VI juga menyetujui pagu anggaran beberapa lembaga pemerintah yaitu KPPU dengan pagu anggaran 2015 sebesar Rp100,591 miliar.
Pagu anggaran BSN di 2015 yang sekitar Rp113,737 miliar dan juga tambahan anggaran BSN sekitar Rp51,074 miliar. Maka, total alokasi anggaran BSN di 2015 menjadi Rp164,881 miliar.
Pagu anggaran BP Batam di 2015 yang sekitar Rp1,097 triliun pun telah mendapatkan kesepakatan dan disetujui Komisi VI DPR.
BPKS Sabang pun demikian, pagu anggaran di 2015 mencapai Rp246,497 miliar telah mendapatkan persetujuan.
"Begitu juga dengan tambahan anggaran BPKS Sabang yang sebesar Rp15 juta, sehingga total alokasi anggarannya menjadi Rp246,512 miliar," pungkas dia.
Persetujuan itu disampaikan Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto dalam rapat kerja bersama empat kementerian tersebut dan RDP dengan Kepala BKPM, Kepala BP Batam, Kepala BKPS Sabang, Ketua KPPU dan Kepala BSN mengenai RKKAL 2015 hari ini.
Dia menyebutkan, pagu anggaran Kementerian Peridustrian (Keenperin) 2015 sebesar Rp2,705 triliun berdasarkan Keputusan Kementerian Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.02/214 tanggal 10 Juli 2014.
"Komisi VI juga dapat menerima dan menyetujui tambahan anggaran Kemenperin 2015 sebesar Rp37,791 miliar. Sehingga total pagu anggaran Kemenperin menjadi Rp2,743,315 triliun," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Selanjutnya, Komisi VI juga menyetujui pagu anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2015 sebesar Rp2,384 triliun berdasarkan KMK Nomor 278/KMK.02/214 tanggal 10 Juli 2014.
Selain itu, juga menyetujui tambahan anggaran Kemendag sebesar Rp111,183 miliar. "Sehingga total anggaran Kemendag menjadi Rp2,495 triliun," paparnya.
Untuk kementerian Koperasi dan UKM, lanjut Airlangga, pihaknya menyetujui pagu anggaran 2015 sebesar Rp1,451 triliun berdasarkan Nomor 278/KMK.02/214 tanggal 10 Juli 2014.
DPR juga menyetujui usulan penambahan anggaran sebesar Rp2,674 miliar. Dengan demikian, total alokasi anggaran Kemenkop UKM menjadi Rp1,453 triliun.
Sementara, untuk pagu anggaran Kementerian BUMN, Airlangga menyetujui anggaran sebesar Rp132,922 miliar dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp886,882 juta. Sehingga total alokasi anggaran Kementerian BUMN menjadi Rp133,809 triliun.
"Komisi VI juga menyetujui pagu anggaran BKPM RI 2015 sebesar Rp632,13 miliar, dan tambahan anggaran sebesar Rp3,786 miliar, sehingga total alokasi anggaran BKPM di 2015 menjadi Rp635,922 miliar," tambah dia.
Selain itu, Komisi VI juga menyetujui pagu anggaran beberapa lembaga pemerintah yaitu KPPU dengan pagu anggaran 2015 sebesar Rp100,591 miliar.
Pagu anggaran BSN di 2015 yang sekitar Rp113,737 miliar dan juga tambahan anggaran BSN sekitar Rp51,074 miliar. Maka, total alokasi anggaran BSN di 2015 menjadi Rp164,881 miliar.
Pagu anggaran BP Batam di 2015 yang sekitar Rp1,097 triliun pun telah mendapatkan kesepakatan dan disetujui Komisi VI DPR.
BPKS Sabang pun demikian, pagu anggaran di 2015 mencapai Rp246,497 miliar telah mendapatkan persetujuan.
"Begitu juga dengan tambahan anggaran BPKS Sabang yang sebesar Rp15 juta, sehingga total alokasi anggarannya menjadi Rp246,512 miliar," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
