Pemerintah Harus Kembali Jadi Regulator untuk Sektor UMKM
Sabtu, 27 September 2014 - 19:22 WIB
Pemerintah Harus Kembali Jadi Regulator untuk Sektor UMKM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus kembali pada fungsinya seperti semula untuk menjadi pendorong terciptanya sektor Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) yang besar di Indonesia. Musababnya, potensi terciptanya UMKM di Indonesia sangat besar mengingat kekayaan alam yang beragam di dalam negeri.
Menurut CEO Mikro Investindo Utama Budi Isman, pemerintah tidak harus menjadi eksekutor yang tugasnya mengeksekusi setiap UMKM, namun kelanjutan proyeknya dari eksekusi tersebut tidak berlanjut.
"Jadi pemerintah harus kembali ke fungsi awalnya yaitu fungsi regulator, fungsi membuat kebijakan, fungsi penggunaan dan juga pendorong. Itu saja. Jangan masuk ke eksekusi. Kebanyakan saat ini kalau saya lihat, saya nggak nyebut satu kementerian. Tapi saat ini benyak sekali program itu berfokus terhadap proyek," ungkapnya kepada Sindonews di Gedung Sindo, Jakarta (Sabtu, 27/9/2014).
Dia menjelaskan, yang dimaksud terlalu berfokus pada proyek adalah, ketika proyeknya berjalan, kemudian soal dana sudah dikeluarkan sekian banyak, kalau sudah selesai, itu akan ditinggalkan proyeknya dan akan dibuat kembali proyek yang baru.
"Misalnya kayak kemarin Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan pusat pendidikan UKM di Cisarua. Itu perlu memang fisiknya? Sebenarnya kalau saya rasa enggak perlu ya fisik-fisik seperti itu. Kita cuma butuh 1-3 hari pelatihan saja. Kita bisa pinjam atau sewa tempat. Itu saja," ujarnya.
Selain itu, Budi menilai positif konsep Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang menganut konsep gotong royong terhadap pengembangan UMKM yang tidak membutuhkan banyak biaya.
"Konsepnya Pak Jokowi kan bagus ya, dia ingin mengembalikan konsep itu sebenarnya. Ini harusnya yang bagus. Karena yang kita butuhkan kan konsep gotong royong ini. Kita enggak minta imbalan apa-apa. Jadi kalau bisa itu rangkul semuanya, diarahkan mereka semua. Untuk menjalankan, mengeksekusi program-program yang dilakukan pemerintah," tutupnya.
Menurut CEO Mikro Investindo Utama Budi Isman, pemerintah tidak harus menjadi eksekutor yang tugasnya mengeksekusi setiap UMKM, namun kelanjutan proyeknya dari eksekusi tersebut tidak berlanjut.
"Jadi pemerintah harus kembali ke fungsi awalnya yaitu fungsi regulator, fungsi membuat kebijakan, fungsi penggunaan dan juga pendorong. Itu saja. Jangan masuk ke eksekusi. Kebanyakan saat ini kalau saya lihat, saya nggak nyebut satu kementerian. Tapi saat ini benyak sekali program itu berfokus terhadap proyek," ungkapnya kepada Sindonews di Gedung Sindo, Jakarta (Sabtu, 27/9/2014).
Dia menjelaskan, yang dimaksud terlalu berfokus pada proyek adalah, ketika proyeknya berjalan, kemudian soal dana sudah dikeluarkan sekian banyak, kalau sudah selesai, itu akan ditinggalkan proyeknya dan akan dibuat kembali proyek yang baru.
"Misalnya kayak kemarin Kementerian Koperasi dan UKM meresmikan pusat pendidikan UKM di Cisarua. Itu perlu memang fisiknya? Sebenarnya kalau saya rasa enggak perlu ya fisik-fisik seperti itu. Kita cuma butuh 1-3 hari pelatihan saja. Kita bisa pinjam atau sewa tempat. Itu saja," ujarnya.
Selain itu, Budi menilai positif konsep Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang menganut konsep gotong royong terhadap pengembangan UMKM yang tidak membutuhkan banyak biaya.
"Konsepnya Pak Jokowi kan bagus ya, dia ingin mengembalikan konsep itu sebenarnya. Ini harusnya yang bagus. Karena yang kita butuhkan kan konsep gotong royong ini. Kita enggak minta imbalan apa-apa. Jadi kalau bisa itu rangkul semuanya, diarahkan mereka semua. Untuk menjalankan, mengeksekusi program-program yang dilakukan pemerintah," tutupnya.
(dmd)
Lihat Juga :
