BBM Bersubsidi Bikin Rapat Banggar Alot
BBM Bersubsidi Bikin Rapat Banggar Alot
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit menjelaskan, rapat Banggar yang dilaksanakan tadi malam menemui pembahasan cukup alot. Salah satunya terkait masalah BBM bersubsidi.
Selain itu, juga ada beberapa masalah teknis yang melanda pemerintahan. "Yang alot itu, misalnya soal kita mematok BBM di 2014 tidak lebih dari 46 juta kl. Kalau melampaui 46 juta kl, maka mekanismenya mengajukan APBNP lagi atau Perpu," ungkapnya, Senin (29/9/2014).
Dia menjelaskan, pada 2015 pemerintah minta ada sedikit kebebasan apabila terjadi kelebihan volume BBM, melampaui kuota 46 juta kl. Pemerintah harus dapat persetujuan dari komisi terkait.
"Jadi, enggak perlu APBN-P atau Perpu dan akhirnya disepakati dan kewenangan itu bisa diberikan," ujarnya.
Selain itu, terkiat pembahasan teknis. Misalnya, pembelian kapal selam PT PAL dari Kemenhan untuk menghindari yang tidak diingingkan.
Dalam hal ini pemerintah Indonesia digugat swasta dan akhirnya pemerintah kalah dan mempermalukan negara.
"Kita ingin kalau pemerintah lakukan pembelian itu G to G dengan Korea atau B to B. Kalau pihak Korea menunjuk perusahaan, ya kita juga tunjuk perusahaan. Supaya kalau terjadi apa-apa bukan pemerintah yang digugat. Nah itu juga untuk jaga governance nya saja," tandasnya.
Selain itu, juga ada beberapa masalah teknis yang melanda pemerintahan. "Yang alot itu, misalnya soal kita mematok BBM di 2014 tidak lebih dari 46 juta kl. Kalau melampaui 46 juta kl, maka mekanismenya mengajukan APBNP lagi atau Perpu," ungkapnya, Senin (29/9/2014).
Dia menjelaskan, pada 2015 pemerintah minta ada sedikit kebebasan apabila terjadi kelebihan volume BBM, melampaui kuota 46 juta kl. Pemerintah harus dapat persetujuan dari komisi terkait.
"Jadi, enggak perlu APBN-P atau Perpu dan akhirnya disepakati dan kewenangan itu bisa diberikan," ujarnya.
Selain itu, terkiat pembahasan teknis. Misalnya, pembelian kapal selam PT PAL dari Kemenhan untuk menghindari yang tidak diingingkan.
Dalam hal ini pemerintah Indonesia digugat swasta dan akhirnya pemerintah kalah dan mempermalukan negara.
"Kita ingin kalau pemerintah lakukan pembelian itu G to G dengan Korea atau B to B. Kalau pihak Korea menunjuk perusahaan, ya kita juga tunjuk perusahaan. Supaya kalau terjadi apa-apa bukan pemerintah yang digugat. Nah itu juga untuk jaga governance nya saja," tandasnya.
(izz)
Explore More