Jokowi Bakal Ajukan APBN-P Januari 2015

JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan mengajukan APBN Perubahan (APBN-P) pada Januari 2015.

Hal tersebut dikarenakan, program yang dicanangkan Jokowi dalam Nawacita belum sepenuhnya masuk dalam RUU APBN 2015.

"Belum seluruhnya. Dana desa belum masuk, BPJS juga belum seluruhnya. Pendidikan juga belum, nanti di RAPBN-Perubahan saja," ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Dia mengatakan, APBN-P baru diajukan pada Januari 2015, lantaran menunggu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk bisa diajukan perubahan.

"Januari, karena nunggu RPJMN. Kan RPJMN-nya belum ada, Pak Jokowi dilantik 20 Oktober 2014, RPJMN selesai Desember, sehingga Januari bisa Perubahan," pungkas Dolfie.

Seperti diketahui, draft APBN 2015 yang dibawa ke sidang Paripurna RUU APBN 2015 hari ini antara lain, pertumbuhan ekonomi 5,8%, inflasi 4,4%, nilai tukar rupiah Rp11.900 per USD.

Kemudian, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6%, ICP USD105 per barel, lifting minyak bumi 900 ribu barel per hari, lifting gas bumi 1.248 ribu setara barel minyak per hari.

Lalu, penerimaan migas Rp312,97 triliun, PNBP Migas Rp13,99 triliun dan cost recovery USD16 miliar, pendapatan mineral dan batu bara Rp24,599 triliun dan PNBP mineral dan batu bara Rp16,06 triliun.

Sementara, untuk subsidi energi dianggarkan sebesar Rp344,7 triliun yang terdiri dari subsidi BBM, BBN, LPG, dan LGV ditetapkan Rp276,01 triliun dan subsidi listrik Rp68,68 triliun.

Defisit anggaran 2,21% terhadap PDB atau sebesar Rp245,8 triliun. Pembiayaan anggaran yang ditetapkan untuk menutup defisit 2015 sebesar Rp245,89 triliun berasal dari pembiayaan utang Rp254,8 triliun dan pembiayaan non utang sebesar Rp8,961 triliun.

Selain itu, target dividen BUMN dalam draft tersebut disebutkan sebesar Rp44 trilun, yaitu Pertamina Rp10,24 triliun, PLN Rp2,813 triliun, non Pertamina dan PLN Rp30,9 triliun.