Harga BBM Naik, Negara Berpotensi Hemat Rp170 T
Selasa, 30 September 2014 - 17:06 WIB
Harga BBM Naik, Negara Berpotensi Hemat Rp170 T
A
A
A
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pada November mendatang berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai USD14 miliar-USD16 miliar atau sekitar Rp170,52 triliun-194,88 triliun (kurs Rp12.180).
Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa dana tersebut akan dimaksimalkan untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
"Dana ini kan peluangnya terus bertambah, bisa mencapai USD20-25 milar," kata dia di Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Menurutnya, ruang fiskal ini harus digunakan untuk menggenjot pos strategis agar tepat sasaran. Pasalnya, selama ini anggaran subsidi BBM tidak pernah tepat sasaran, justru dinikmati oleh orang kaya.
"Kami akan terus tingkatkan dana bagi infrastruktur pendidikan dan kesehatan," kata dia.
Tidak hanya itu, Jokowi juga berencana meningkatkan tax ratio yang kini masih sangat minim. Luhut menyebut, jumlah wajib pajak saat ini hanya 10 juta orang, padahal jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta orang.
"Perbaikan pajak sudah wajib dijalankan. Saat ini, baru 10 juta orang menjadi wajib pajak. Ini perlu ditingkatkan," ujarnya.
Penasihat Tim Transisi Jokowi-JK Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa dana tersebut akan dimaksimalkan untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
"Dana ini kan peluangnya terus bertambah, bisa mencapai USD20-25 milar," kata dia di Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Menurutnya, ruang fiskal ini harus digunakan untuk menggenjot pos strategis agar tepat sasaran. Pasalnya, selama ini anggaran subsidi BBM tidak pernah tepat sasaran, justru dinikmati oleh orang kaya.
"Kami akan terus tingkatkan dana bagi infrastruktur pendidikan dan kesehatan," kata dia.
Tidak hanya itu, Jokowi juga berencana meningkatkan tax ratio yang kini masih sangat minim. Luhut menyebut, jumlah wajib pajak saat ini hanya 10 juta orang, padahal jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta orang.
"Perbaikan pajak sudah wajib dijalankan. Saat ini, baru 10 juta orang menjadi wajib pajak. Ini perlu ditingkatkan," ujarnya.
(rna)
Lihat Juga :
