Sepakat dengan Jokowi, KemenPAN-RB Potong Anggaran PNS
Selasa, 07 Oktober 2014 - 13:42 WIB
Sepakat dengan Jokowi, KemenPAN-RB Potong Anggaran PNS
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Eko Prasodjo mengakui ada indikasi pemborosan anggaran birokrasi PNS. Pasalnya, banyak anggaran terbuang untuk kegiatan yang seharusnya tidak perlu dilakukan.
Eko mengatakan, dia sependapat dengan tim Jokowi yang menyebutkan pihaknya akan mengurangi anggaran birokrasi. Hal ini tentu saja akan membawa penghematan uang negara yang banyak dan bisa digunakan untuk sektor yang lebih bermanfaat.
"Jika dilihat, Pak Jokowi semangatnya luar biasa ya. Menghadirkan negara dan pemerintah untuk rakyat supaya lebih efektif dan efisien. Kita setuju itu," ucap Eko ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Eko juga menjelaskan biaya pemborosan PNS saat ini seperti adanya agenda yang hasilnya tidak memberikan dampak signifikan bagi perbaikan dan pelayanan birokrasi karena banyaknya rapat dan pertemuan namun tidak memberikan manfaat untuk masyarakat.
"Memang ada anggaran yang dampaknya kecil dan signifikasinya untuk pencapaian outcame maupun impact terhadap birokrasi. Contohnya birokrasi yang banyak organisasi pemerintah yang perlu di-review karena tumpang tindih," jelasnya.
Dia melanjutkan, tumpang tindih ini juga akhirnya berpengaruh pada anggaran gaji. Kegiatan yang seharusnya bisa diurus satu institusi saat ini menjadi banyak institusi yang memerlukan tunjangan jabatan, gaji dan lain sebagainya.
"Kita akan review kembali program kegiatan yang ada di K/L masih banyak yang bisa dikurangi enggak perlu. Antara lain kurangi belanja meeting, belanja dinas, dan lain lain," tutupnya.
Eko mengatakan, dia sependapat dengan tim Jokowi yang menyebutkan pihaknya akan mengurangi anggaran birokrasi. Hal ini tentu saja akan membawa penghematan uang negara yang banyak dan bisa digunakan untuk sektor yang lebih bermanfaat.
"Jika dilihat, Pak Jokowi semangatnya luar biasa ya. Menghadirkan negara dan pemerintah untuk rakyat supaya lebih efektif dan efisien. Kita setuju itu," ucap Eko ketika ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Eko juga menjelaskan biaya pemborosan PNS saat ini seperti adanya agenda yang hasilnya tidak memberikan dampak signifikan bagi perbaikan dan pelayanan birokrasi karena banyaknya rapat dan pertemuan namun tidak memberikan manfaat untuk masyarakat.
"Memang ada anggaran yang dampaknya kecil dan signifikasinya untuk pencapaian outcame maupun impact terhadap birokrasi. Contohnya birokrasi yang banyak organisasi pemerintah yang perlu di-review karena tumpang tindih," jelasnya.
Dia melanjutkan, tumpang tindih ini juga akhirnya berpengaruh pada anggaran gaji. Kegiatan yang seharusnya bisa diurus satu institusi saat ini menjadi banyak institusi yang memerlukan tunjangan jabatan, gaji dan lain sebagainya.
"Kita akan review kembali program kegiatan yang ada di K/L masih banyak yang bisa dikurangi enggak perlu. Antara lain kurangi belanja meeting, belanja dinas, dan lain lain," tutupnya.
(gpr)
