Pasar Tunggu Keberanian Jokowi Naikkan BBM Bersubsidi
A
A
A
JAKARTA - Ekonom dari Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan, usai dilantik sebagai presiden RI periode 2014-2019, kebijakan Joko Widodo (Jokowi) yang ditunggu pasar adalah keberaniannya menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Karena memang inilah yang jadi patokan. Apakah Jokowi berani atau tidak ambil keputusan yang pahit demi menyelamatkan APBN," ujarnya, Sabtu (11/10/2014).
Dia mengungkapkan, hal ini lantaran tim ekonomi Jokowi telah berkomitmen tidak merevisi UU keuangan negara yang membatasi defisit APBN sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sebab itu, mengingat defisit APBN sudah mencapai 2,5% dari PDB akibat meledaknya subsidi BBM, jalan satu-satunya untuk Jokowi dalam merealisasikan program infrastruktur adalah mengurangi subsidi.
"Sehingga penghematannya bisa digunakan untuk pembangunan proyek," jelas Fauzi. (Baca: Tiga Hal yang Dilihat Pasar di Era Pemerintahan Jokowi)
Dia menyebutkan, pasar mengharapkan kenaikan harga BBM cukup tajam. Hal ini agar penghematan signifikan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur pada 2015.
"Dan tentunya sinyal yang diberikan tim ekonomi Jokowi adalah kenaikan Rp3.000. Dengan kenaikan Rp3.000 per liter itu (penghematan) sekitar 46%," jelasnya.
"Karena memang inilah yang jadi patokan. Apakah Jokowi berani atau tidak ambil keputusan yang pahit demi menyelamatkan APBN," ujarnya, Sabtu (11/10/2014).
Dia mengungkapkan, hal ini lantaran tim ekonomi Jokowi telah berkomitmen tidak merevisi UU keuangan negara yang membatasi defisit APBN sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sebab itu, mengingat defisit APBN sudah mencapai 2,5% dari PDB akibat meledaknya subsidi BBM, jalan satu-satunya untuk Jokowi dalam merealisasikan program infrastruktur adalah mengurangi subsidi.
"Sehingga penghematannya bisa digunakan untuk pembangunan proyek," jelas Fauzi. (Baca: Tiga Hal yang Dilihat Pasar di Era Pemerintahan Jokowi)
Dia menyebutkan, pasar mengharapkan kenaikan harga BBM cukup tajam. Hal ini agar penghematan signifikan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur pada 2015.
"Dan tentunya sinyal yang diberikan tim ekonomi Jokowi adalah kenaikan Rp3.000. Dengan kenaikan Rp3.000 per liter itu (penghematan) sekitar 46%," jelasnya.
(dmd)