Subsidi BBM Bikin Candu, Faisal Basri: Demi Kebaikan Ekonomi Hapus Bertahap
loading...
Ekonom Senior Faisal Basri menyarankan, kepada pemerintah untuk mulai berani menghapus subsidi BBM mulai saat ini, lantaran tidak baik bagi perekonomian negara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menyarankan, kepada pemerintah untuk mulai berani menghapus subsidi BBM (bahan bakar minyak) mulai saat ini. Menurutnya subsidi BBM tidak baik bagi perekonomian negara.
Faisal mengatakan, bahwa subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan ini menurut dia memang sulit, namun bukan mustahil.
"Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan," kata Faisal dalam tulisan "Kebijakan Subsidi BBM: Menegakkan Disiplin Anggaran" di situs pribadinya, Senin (29/8/2022).
Dia menuturkan, candu ini muncul akibat tujuan awal pemberian subsidi untuk meredam inflasi, membantu rakyat miskin, hingga mencapai kesejahteraan. Tapi kata dia, subsidi energi, termasuk BBM, juga menimbulkan biaya ekonomi, fiskal, sosial dan lingkungan yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Subsidi bahan bakar minyak menimbulkan efficiency cost karena mengaburkan sinyal harga. Penetapan harga lebih rendah dari opportunity cost menimbulkan distorsi pada konsumsi dan keputusan investasi," ujar dia.
Menurut Faisal, sampai dengan 2014, subsidi BBM merupakan komponen belanja pemerintah pusat yang sangat besar. Pada 2014, pengeluaran untuk subsidi BBM mencapai Rp191,01 triliun. Namun, pada 2015 turun tajam menjadi Rp 34,89 triliun, dan sejak itu besarannya kata dia terbilang kecil.
"Selama lima tahun terakhir, 2015-2019, persentase belanja subsidi BBM paling besar hanya 2,9 persen dari total belanja pemerintah pusat, atau 18,8 persen dari total pengeluaran subsidi pemerintah," ucap dia.
Dengan itu, kebijakan yang sudah dilakukan pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo kata Faisal sebenarnya menjadi awal yang sangat baik untuk mengurangi kebijakan pemberian subsidi terhadap BBM. Tapi masih perlu terus dilaksanakan secara konsisten hingga masa ini.
Faisal mengatakan, bahwa subsidi BBM dapat diibaratkan seperti candu yang membuat konsumen terlena dan menimbulkan ketergantungan. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan ini menurut dia memang sulit, namun bukan mustahil.
"Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan," kata Faisal dalam tulisan "Kebijakan Subsidi BBM: Menegakkan Disiplin Anggaran" di situs pribadinya, Senin (29/8/2022).
Dia menuturkan, candu ini muncul akibat tujuan awal pemberian subsidi untuk meredam inflasi, membantu rakyat miskin, hingga mencapai kesejahteraan. Tapi kata dia, subsidi energi, termasuk BBM, juga menimbulkan biaya ekonomi, fiskal, sosial dan lingkungan yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Subsidi bahan bakar minyak menimbulkan efficiency cost karena mengaburkan sinyal harga. Penetapan harga lebih rendah dari opportunity cost menimbulkan distorsi pada konsumsi dan keputusan investasi," ujar dia.
Menurut Faisal, sampai dengan 2014, subsidi BBM merupakan komponen belanja pemerintah pusat yang sangat besar. Pada 2014, pengeluaran untuk subsidi BBM mencapai Rp191,01 triliun. Namun, pada 2015 turun tajam menjadi Rp 34,89 triliun, dan sejak itu besarannya kata dia terbilang kecil.
"Selama lima tahun terakhir, 2015-2019, persentase belanja subsidi BBM paling besar hanya 2,9 persen dari total belanja pemerintah pusat, atau 18,8 persen dari total pengeluaran subsidi pemerintah," ucap dia.
Dengan itu, kebijakan yang sudah dilakukan pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo kata Faisal sebenarnya menjadi awal yang sangat baik untuk mengurangi kebijakan pemberian subsidi terhadap BBM. Tapi masih perlu terus dilaksanakan secara konsisten hingga masa ini.
Explore More