Kemenpera Alokasikan Dana FLPP 2015 Rp5,1 T

Jum'at, 17 Oktober 2014 - 16:56 WIB
Kemenpera Alokasikan...
Kemenpera Alokasikan Dana FLPP 2015 Rp5,1 T
A A A
JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada tahun 2015 mendatang akan kembali mendorong kembali terlaksananya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan mengalokasikan dana sebesar Rp5,1 triliun.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu program pemilikan sebanyak 60.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan suku bunga 7,25% selama masa tenor maksimal 20 tahun.

"Kemenpera pada tahun 2015 akan mendapatkan alokasi dana FLPP sebesar Rp5,1 Triliun untuk mendukung pemilikan 60.000 rumah bagi MBR," ujar Deputi Bidang Pembiayaan Sri Hartoyo dalam rilisnya, Jumat (17/10/2014).

Menurutnya, program KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Kemenpera bekerja sama dengan sejumlah bank, baik bank nasional maupun bank pembangunan daerah sangat membantu pembiayaan pemilikan rumah bagi MBR.

Pasalnya, masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dapat memiliki rumah pertamanya dengan suku bunga tetap 7,25% selama masa tenor angsuran, sehingga jumlah angsurannya cukup ringan.

Lebih lanjut Sri menerangkan, secara tidak langsung adanya program FLPP diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan di Indonesia, yang saat ini diperkirakan mencapai angka 15 juta unit.

Namun demikian, jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah backlog perumahan pada 2010 sudah mencapai angka 13,6 juta unit.

Selain dana FLPP, Kemenpera juga mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp4,621 triliun untuk program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pemanfaatan dana APBN tersebut rencananya akan digunakan untuk penyediaan rusunawa, bantuan stimulan perumahan swadaya dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

"Masyarakat selain dapat memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah tapak juga bisa untuk membeli rusunami sesuai harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah," imbuhnya.

Namun demikian, lanjut dia, realisasi FLPP untuk rusunami sekarang ini relatif belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan karena peraturan pemerintah yang mengatur insentif fiskal berupa pembebebasan PPN masih dalam proses oleh Kemenkeu.
(rna)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Menteri Basuki Minta...
Menteri Basuki Minta Jangan Tutupi Hak Konsumen Saat Beli Rumah
PNS Pensiun dan Ahli...
PNS Pensiun dan Ahli Waris Siap-siap! BP Tapera Akan Kembalikan Dana Taperum
Pemerintah Targetkan...
Pemerintah Targetkan Bantuan Subsidi Perumahan 380.376 Unit di 2021
Percepat Pembangunan...
Percepat Pembangunan SPAM Djuanda, Kementerian PUPR Beri Waktu 2 Minggu Prakualifikasi Lelang
PUPR Bangun Fasilitas...
PUPR Bangun Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan Pasca Bencana Gempa Sulteng
Ini Perkembangan Tol...
Ini Perkembangan Tol Semarang-Demak untuk Dukung Kawasan Industri dan Wisata Religi
Berita Terkini
Jakarta Fair 2026 Diserbu...
Jakarta Fair 2026 Diserbu 6 Juta Pengunjung, Nilai Transaksi Cetak Rp8,2 Triliun
7 jam yang lalu
Laporan Menkop ke Prabowo:...
Laporan Menkop ke Prabowo: 15.845 Koperasi Merah Putih Sudah Berdiri, 19 Ribu Masih Dibangun
8 jam yang lalu
Pengawasan DMO Diperketat,...
Pengawasan DMO Diperketat, PLN Didorong Kebut Kontrak Pasokan Batu Bara
10 jam yang lalu
Garuda Terapkan Bagasi...
Garuda Terapkan Bagasi Piece Concept, Bawaan Penumpang Bisa hingga 64 Kg
11 jam yang lalu
Selat Hormuz Kembali...
Selat Hormuz Kembali Ditutup Total, Siap-siap Harga Minyak Bisa Meroket
12 jam yang lalu
Bandara Banda Neira...
Bandara Banda Neira Bakal Dibangun Ulang, Pesawat Kapasitas Besar Bisa Mendarat
14 jam yang lalu
Infografis
Melawan Donald Trump,...
Melawan Donald Trump, 7 Kampus Elite AS Kehilangan Dana Miliaran Dolar
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved