Ini Tantangan Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi
Ini Tantangan Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi untuk memperbaiki tata kelola infrastruktur di Indonesia. Namun ambisi tersebut justru menuai banyak kendala.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengan Iwan Dermawan Hanafi menyebutkan, masalah pengadaan lahan menjadi salah satu kendala krusial yang harus dihadapi Jokowi.
Selain itu, masalah perizinan oleh pemerintah daerah, birokrasi, korupsi, kesadaran warga terhadap urgensi pembangunan, serta koordinasi lintas sektor juga turut membayangi proyek infrastruktur Jokowi.
"Ada juga kendala yang tersembunyi yaitu kenyataan bahwa pembangunan infrastruktur sangat tergantung pada investasi swasta. Sedangkan infrastruktur dari pendanaan pemerintah sangat kecil," ujarnya di Hotel JW Luwansa, Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Lebih lanjut dia menerangkan, investasi yang harus digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur tersebut adalah 1% dari PDB. Artinya, pemerintah harus menyediakan Rp908 triliun dari total PDB yang mencapai Rp9.080 triliun.
"Tapi kenyataannya hanya ada alokasi anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp169 triliun dalam APBN 2015 dan Rp206 triliun dalam APBN 2014. Akibatnya investasi infrastruktur dalam 2013 dan 2014 lebih banyak dilaksanakan oleh BUMN," jelas dia.
Dia pun menantang Jokowi untuk mengatasi masalah tersebut hingga kendala strukturalnya, agar Indonesia dapat bersaing dalam menarik investasi.
"Saya yakin kalau para investor melihat bahwa kendala-kendala tersebut diatasi, maka mereka akan masuk karena saat ini mereka sedang menunggu di depan pintu," tandasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengan Iwan Dermawan Hanafi menyebutkan, masalah pengadaan lahan menjadi salah satu kendala krusial yang harus dihadapi Jokowi.
Selain itu, masalah perizinan oleh pemerintah daerah, birokrasi, korupsi, kesadaran warga terhadap urgensi pembangunan, serta koordinasi lintas sektor juga turut membayangi proyek infrastruktur Jokowi.
"Ada juga kendala yang tersembunyi yaitu kenyataan bahwa pembangunan infrastruktur sangat tergantung pada investasi swasta. Sedangkan infrastruktur dari pendanaan pemerintah sangat kecil," ujarnya di Hotel JW Luwansa, Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Lebih lanjut dia menerangkan, investasi yang harus digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur tersebut adalah 1% dari PDB. Artinya, pemerintah harus menyediakan Rp908 triliun dari total PDB yang mencapai Rp9.080 triliun.
"Tapi kenyataannya hanya ada alokasi anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp169 triliun dalam APBN 2015 dan Rp206 triliun dalam APBN 2014. Akibatnya investasi infrastruktur dalam 2013 dan 2014 lebih banyak dilaksanakan oleh BUMN," jelas dia.
Dia pun menantang Jokowi untuk mengatasi masalah tersebut hingga kendala strukturalnya, agar Indonesia dapat bersaing dalam menarik investasi.
"Saya yakin kalau para investor melihat bahwa kendala-kendala tersebut diatasi, maka mereka akan masuk karena saat ini mereka sedang menunggu di depan pintu," tandasnya.
(gpr)
Explore More