Likuiditas Perekonomian Alami Penurunan
Senin, 27 Oktober 2014 - 15:03 WIB
Likuiditas Perekonomian Alami Penurunan
A
A
A
PANGKALPINANG - Bank Indonesia (BI) menilai likuiditas dalam perekonomian sepanjang tahun ini mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya kondisi fiskal yang belum membaik.
Menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, kondisi fiskal yang lemah diakibatkan oleh rendahnya penyalurandanatransfer daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap likuiditas bank pembangunan daerah (BPD) yang selama ini menjadi bank penampung dana dari pusat ke daerah.
"Kondisi sistem keuangan dalam kondisi stabil namun ada masalah keterbatasan likuiditas dalam perekonomian nasional," kata Halim saat diskusi tentang stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial di Pangkalpinang, Bangka Belitung, akhir pekan lalu.
Halim menambahkan, turunnyapenyalurandanatransferdari pemerintahpusatkepada daerah, disebabkan karena beban berat yangditanggungAPBNterutama subsidi bahan bakar minyak (BBM)."Saat penyelenggaraan pemilu, likuiditas dana cukup banyak, namunduabulansetelah itu melemah lagi," ungkapnya.
Dia berharap, pemerintah segera mengambil keputusan terkait pengurangan subsidi BBM sehingga likuiditas dalam perekonomian kembali membaik."Artinya, akan ada dana yang bisa digunakan pemerintah untuk sektor produktif dari pengurangan dana subsidi BBM tersebut," paparnya.
Menurutnya, kendati likuiditasperbankanmencukupi, tetapi likuiditas dalam perekonomian secara umum belum cukup jika penyerapan anggaran termasuk penyaluran atau transfer dana ke daerah tidak diperbaiki.
Sementara itu, mengenai kondisi makroprudensial, Halim mengatakan bahwa BI mewaspadai sejumlah sumber krisis yang meliputi sektor moneter, fiskal, sektor keuangan, rumah tangga, dan korporasi.
Terkait dengan korporasi, Halim mengatakan bahwa bank sentral segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mewajibkan korporasi melakukan hedging atau lindung nilai atas transaksi valuta asing yang dilakukan. Selain itu, bank sentral juga akan mewajibkan perusahaan menyediakan dana untuk pembayaran utang sebelum utang tersebut jatuh tempo.
Pada kesempatan lain, Head of Research Recapital Securities Andrew Argado mengatakan, ke depan yang harus diperhatikan pemerintah adalah soal kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM dalam jangka pendek memang tidak baik bagi masyarakat. Namun, secara jangka panjang hal itu akan banyak mempengaruhi struktur perekonomian Tanah Air.
Hatim varabi/Arsyani s
Menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, kondisi fiskal yang lemah diakibatkan oleh rendahnya penyalurandanatransfer daerah dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap likuiditas bank pembangunan daerah (BPD) yang selama ini menjadi bank penampung dana dari pusat ke daerah.
"Kondisi sistem keuangan dalam kondisi stabil namun ada masalah keterbatasan likuiditas dalam perekonomian nasional," kata Halim saat diskusi tentang stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial di Pangkalpinang, Bangka Belitung, akhir pekan lalu.
Halim menambahkan, turunnyapenyalurandanatransferdari pemerintahpusatkepada daerah, disebabkan karena beban berat yangditanggungAPBNterutama subsidi bahan bakar minyak (BBM)."Saat penyelenggaraan pemilu, likuiditas dana cukup banyak, namunduabulansetelah itu melemah lagi," ungkapnya.
Dia berharap, pemerintah segera mengambil keputusan terkait pengurangan subsidi BBM sehingga likuiditas dalam perekonomian kembali membaik."Artinya, akan ada dana yang bisa digunakan pemerintah untuk sektor produktif dari pengurangan dana subsidi BBM tersebut," paparnya.
Menurutnya, kendati likuiditasperbankanmencukupi, tetapi likuiditas dalam perekonomian secara umum belum cukup jika penyerapan anggaran termasuk penyaluran atau transfer dana ke daerah tidak diperbaiki.
Sementara itu, mengenai kondisi makroprudensial, Halim mengatakan bahwa BI mewaspadai sejumlah sumber krisis yang meliputi sektor moneter, fiskal, sektor keuangan, rumah tangga, dan korporasi.
Terkait dengan korporasi, Halim mengatakan bahwa bank sentral segera menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mewajibkan korporasi melakukan hedging atau lindung nilai atas transaksi valuta asing yang dilakukan. Selain itu, bank sentral juga akan mewajibkan perusahaan menyediakan dana untuk pembayaran utang sebelum utang tersebut jatuh tempo.
Pada kesempatan lain, Head of Research Recapital Securities Andrew Argado mengatakan, ke depan yang harus diperhatikan pemerintah adalah soal kenaikan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM dalam jangka pendek memang tidak baik bagi masyarakat. Namun, secara jangka panjang hal itu akan banyak mempengaruhi struktur perekonomian Tanah Air.
Hatim varabi/Arsyani s
(bbg)
